PAPUA MENCARI KEBENARAN: Kata Marinus: Kedatangan Delegasi MSG Akan Mempercepat Referendum Bagi Papua

JAYAPURA - Pengamat Hukum Internasional dan Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih (Fisip Uncen) Jayapura, Marinus Yaung, mempertanyakan, kunjungan delegasi kelima Menteri Luar Negeri Anggota Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG), bahwa apakah MSG diharapkan nantinya akan memberikan hasil positif terhadap kesuksesan diplomasi Indonesia yakni dengan ditolaknya Proposal WPNCL untuk menjdi anggota MSG. Atau apakah harapan ini akan terjadi nanti pada sidang tahunan MSG tertanggal 14 Maret 2014, yang bertepatan ulang tahun MSG ke-26. Ataukah sebaliknya, WPNC akan terima sebagai Anggota ke-6 dari organisasi MSG?.
Menurut analisisnya, bahwa kemungkinan diplomasi Indonesia akan gagal untuk yang kesekian kalinya dan WPNCL akan diterima sebagai anggota MSG karena agenda utama kunjungan delegasi MSG adalah ingin memastikan apakah di Papua telah terjadi pelanggaran HAM berat seperti terjadinya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta apakah di Papua diberlakukan darurat militer dan darurat perang atau tidak.

Karena isu-isu ini yang dikampanyekan oleh elite politik Papua di luar Negeri, terutama di -negara MSG untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Agenda utama MSG ini yg menurut analisanya bahwa tidak berhasil dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia karena delegasi MSG tidak dijadwalkan ke tempat-tempat yang akan membuktikan apakah terjadi pelanggaran HAM berat di Papua atau tidak.
Tempat-tempat tersebut antara lain lembaga pemasyarakatan Abepura, Pengadilan Negeri Jayapura, Kantor KPA Provinsi Papua untuk memastikan berapa jumlah orang asli Papua yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS, dan Juga Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memastikan berapa jumlah ibu dan anak yang meninggal karena kekurangan gizi di Papua, dan juga harusnya bertemu dengan LSM-LSM Penggiat HAM di Papua seperti JDP, ALDP, ELSHAM, KONTRAS dan KOMNAS HAM.
Kemudian, delegasi MSG seharusnya diantar ke Timika dan Wamena atau Puncak Jaya untuk memastikan kebenaran apakah di Papua diberlakukan darurat militer dan darurat perang atau tidak.
“Tapi semuanya itu tidak dilakukan Pemerintah Indonesia, malah membawa ke tempat-tempat lainnya yang sengaja untuk menyembunyikan terjadinya pelanggaran HAM. Ironisnya juga bahwa dalam sejarah pesawat mendarat di Bandara Sentani pukul 05.00 WIT disaat orang masih tidur dan pulang ke Bandara Sentani menggunakan Helikopter,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Kampus Fisip Uncen Waena, Rabu, (15/1).
Dirinya memang cukup heran dengan pikiran pemerintah yang menjadwalkan delegasi MSG harus mengunjungi sekolah SMK, Bank Papua, Kantor Gubernur Papua, DPRP, apakah ditempat-tempat ini ada terjadi pelanggaran HAM berat? Apakah darurat militer terjadi ditempat-tempat yang seperti itu? Sangat aneh dan tidak masuk di akal kebijakan Pemerintah Indonesia ini.
Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui media massa ini bahwa kalau sampai Maret nanti Papua diterima sebagai anggota MSG karena WPNCL berhasil meyakinkan negera-negara anggota MSG bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Papua, maka itu bukan kesalahan orang Papua tapi itu kesalahan diplomasi Indonesia.
Bahkan perlu ditegaskan bahwa dirinya cukup kecewa dengan kebijakan Presiden SBY dan Kementerian Luar Negeri RI yang begitu mudahnya menginjinkan delegasi MSG masuk ke Papua. Kalau delegasi datang karena akan melakukan studi banding tentang keberhasilan pembangunan di Papua dalam payung hukum undang-undang otonomi khusus Papua, baginya tidak jadi masalah, tetapi mereka datang dalam rangka melibatkan diri dalam penyelesaian masalah tuntutan politik Papua Merdeka oleh orang Papua. Masalah Papua jelas menjadi masalah dalam negeri, kedatangan delegasi MSG merupakan bentuk intervensi langsung negara asing terhadap masalah domestik Indonesia dan hal ini telah melanggar piagam PBB tentang Asas Non Intevensi dan juga telah melanggar Asas Hukum Internasional yakni Asas Courtesy, Asas Saling Menghormati dan Saling Menjaga Kehormatan Masing-Masing negara merdeka dan berdaulat di dunia.
Menurut hematnya, ini kesalahan fatal dalam hubungan luar negeri Indonesia dan Papua bukan akan semakin terintegrasi dalam NKRI pasca kunjungan delegasi MSG, malah sebaliknya Papua akan cepat meluncur kepada tuntutan politik yang lebih besar yakni referendum.
Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum dalam studi hubungan internasional bahwa politik referendum selalu berawal dari keterlibatan negara asing dalam penyelesaian masalah isu domestik suatu negara dalam bentuk kunjungan persahabatan dan akan berakhir dengan dibawahnya isu domestik tersebut dalam arena politik internasional yang pada gilirannya isu internasional tersebut diselesaikan melalui referendum.
“Papua sedang diskenariokan dalam jalur politik tersebut oleh Negara-negara MSG, dan Pemerintah Indonesia turut memuluskannya, karena mengizinkan delegasi MSG ke Papua, dan kedatangan delegasi MSG tidak dibawa ke tempat-tempat yang membuktikan terjadinya pelanggaran HAM. Permasalahan HAM kenapa ditutup-tutupi, ini kesalahan fatal Pemerintah Indonesia,” tandasnya.

MSG Datang Bukan Berarti Masalah Papua Selesai
Sementara itu Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magay menyampaikan rasa kekecewaannya kepada pemerintah pusat karena tidak mengundang DPRP atas kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Melanesian Sprehead Group (MSG) ke Papua, Selasa (14/1) kemarin lalu.
Dengan tidak diundangnya DPRP oleh Pemerintah Pusat, Ruben Magay merasa tidak menganggap dirinya bersama rekan-rekannya sebagai anggota DPRP selaku wakil rakyat.

Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magay

Untuk itu dirinya, menilai bahwa kedatangan MSG ke Papua seperti pencuri karena rakyat belum ketemu dengan MSG. “Saya katakan bahwa, saya merasa kecewa atas nama DPR Papua, Parlemen Papua dan rakyat Papua karena mereka tidak ketemu langsung dengan Bapak,” ungkap Ruben kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (15/1) kemarin.
Ruben menegaskan, kedatangan MSG harus DPRP mengetahui karena yang diketahui bahwa MSG datang ke Papua berbicara masalah ras Melanesia, mulai dari Ambon Papua dan NTB. “Ini kita tidak tahu apakah mereka datang dalam hal bekerjasama di bidang ekonomi atau datang ada tujuan lain, ini patut kita pertanyakan,” katanya kecewa. Walaupun bagi dia tidak undang oleh pemerintah pusat, tapi sebelumnya diketahui bahwa kedatangan MSG datang berbicara politik dan Papua dijadikan sebagai keanggotaan dalam ras Melanesian dalam kawasan pasifik, namun semua terbalik bahwa kedatangan mereka tanpa ada alasan yang jelas.
Dengan demikian, dirinya tidak terlalu mempersoalkan Pemerintah tidak mengundang DPRP atas kunjungan MSG tersebut, dan bukan berarti MSG ke Papua masalah telah selesai. “MSG datang bukan berarti masalah Papua sudah selesai. Saya yakin itu tidak akan selesai, karena rakyat menginginkan kehadiran MSG benar-benar ketemu mereka dalam kondisi apapun,” pungkasnya.

Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/12220-marinus-kedatangan-delegasi-msg-bentuk-intervensi-asing

INGIN MELIHAT BERITA DIBAWAH INI, SILAKAN DI KLIK DI LING DI BAWAH GAMBAR TERSEBUT :