Dialog Papua: 'rakyat Indonesia cinta damai'

Octovianus Mote, fellow di Yale University, Amerika Serikat, telah berbicara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di berbagai negara tentang apa yang terjadi di Papua. Mantan kepala biro Kompas di Papua ini berada di Australia untuk melakukan dialog. Lily Yulianty Farid berbicara dengannya untuk bertanya mengenai apa prospek perdamaian di Papua.

Octovianus Mote dalam wawancara dengan Lily Yulianty Farid. (Credit: ABC) 

 Bagi yang ingin Memdengarkan Wawancara tersebut silakan klik disini :

                    Audio: Wawancara Lily Yulianty Farid dengan Octovianus Mote

“Yang saya lakukan dengan perjalanan ini, misalnya, mencari dukungan dari berbagai pihak di luar negeri untuk memberikan suatu penguatan kepada presiden [Susilo Bambang Yudhoyono] bahwa dialog itu amat penting, dan ini kepentingannya bukan untuk rakyat Papua saja, tapi untuk menunjukkan bangsa kita adalah negara yang demokratis, karena Indonesia juga terkenal di Asia Tenggara dalam perannya mediasi dalam masalah konflik, seperti di Bangsa Moro, Malaysia, Thailand. Jadi saya kira alasan-alasan ini yang saya sampaikan bahwa kepada saya keliling di sini, kemudian di Canberra, di Sydney, untuk mencari dukungan, bahwa it is alright, tidak takut berdialog.”

Mengenai target dialog ini, dia mengatakan banyak negara yang sudah mendukung proses dialog, dan mengkritik pemerintah Australia yang dianggapnya tidak mengakui fakta.“Target kami minimal adalah mendapatkan dukungan dari berbagai negara di dunia yang menekan pemerintah Indonesia bahwa masalah Papua tidak akan bisa dibiarkan, dan akan berlarut, tapi perlu dialog. Contoh, misalnya, saat ini pemerintah Amerika Serikat itu soal dialog merupakan suatu keputusan Departemen Luar Negeri. Oleh karena itu siapa pun yang akan menjadi menlu berikut, tetap akan mensuarakan itu. Uni Eropa sudah menyuarakan itu. Negara-negara Pasifik Selatan menyuarakan itu, kecuali Australia yang tidak mau mengakui fakta di belahan bumi lain. Jadi kami rally untuk mencari dukungan dari masyarakat, membangun awareness, lalu mengharapkan mereka memaksa pemerintahnya untuk menekan Jakarta supaya di dalam tahun ini paling tidak agenda papua bisa menjadi salah satu agenda internasional. Jadi, minimal target kami kalau belum bisa dialog, bagaimana dia bisa menjadi perhatian dunia.”

Selain itu, menurut Octovianus Mote, proses dialog harus dimulai dengan strategis, di mana kedua belah pihak tidak memulai dengan keinginan politik, tapi berfokus kepada penciptaan kedamaian di Papua.

“Aspirasi rakyat papua yang menuntut merdeka sebagai the end, satu-satunya jalan, bisa juga oleh orang yang mempromosikan dialog banrangkali: ‘Ini kenapa kalian dialog kok menuntut merdeka lagi?’ Dialog yang kami perjuangkan adalah kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Papua, dua-duanya tidak bicara tentang keputusan politiknya. Orang Papua tidak bicara merdeka, Indonesia juga tidak bicara NKRI, tapi dua-duanya sepakat untuk bciara bagaimana kita bisa menciptakan Papua sebagai tanah damai…Jadi, dialog harus dilihat bukan bicara merdeka atau tidak merdeka. Tapi dialog yang kami minta adalah menyelesaikan masalah yang terutama adalah menciptakan Papua sebagai tanah damai, di mana rakyat bangun pagi, ke kebun, tahu pasti dia bisa pulang, tidak takut dibunuh, karena itu adalah fakta. Dan saya lihat itu ketika saya bertugas sebagai kepala biro Kompas.”

Ketika ditanya apa yang ingin dia garis bawahi soal prospek kedamaian di Papua Barat, dia menyatakan yakin bahwa dialog untuk kedamaian akan bisa terjadi. 

“Saya melihat, tetap, akan ada proses menuju perdamaian. Ketika saya wartawan, saya melihat rakyat Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, bahwa ada elit politik di Jakarta dan militer serta polisi yang serakah akan kekuasaan. Tetapi kalau rakyat itu bangkit dan menekan pemerintahnya, suatu saat dialog akan dilakukan. Yang kedua, dari sisi internasional, masalah Papua tidak akan begitu saja berlalu…jadi saya yakin akan ada dialog.”

Sumber Berita : 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/dialog-papua-rakyat-indonesia-cinta-damai/1042626

Danny Kagoya ajak aktivis OPM kumpul di camp Victoria

Lanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Papua Nugini

PORT MORESBY (WIN): Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Nugini, mengajak agar para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan merdeka dari Indonesia. Laporan terbaru Radio ABC Australia yang dikutip Whatindonews.com pada Kamis (11/7/13) menyebutkan Kogoya yang menyusup  ke Papua Nugini 2012 sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Nugini dan Papua Barat.
Dia mengajak agar semua tokoh gerakan OPM berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia. "Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia, Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan," katanya.
Kogoya yang telah diamputasi saat ditahan tahun lalu oleh polisi telah bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan. Dia menyusup ke Papua Nugini setelah diancam akan ditangkap kembali, kendati sudah dibebaskan. “Yang kedua kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar dari Indonesia,” kata Kogoya.
Kogoya juga mengklaim telah memerintahkan pasukan 7.000 orang pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.
Sementara Jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane dalam laporannya menyebut pasukan Kogoya yang berada di kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.
Sementara itu pada Juni 2013, Papua Nugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Nugini.
Sedangkan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mengatakan perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.  "Kami berpendapat kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu," katanya. (win7)

Sumber : http://whatindonews.com/id/post/5756

Kepolisian Papua cegah kerusuhan susulan di Nabire

Kepolisian Papua cegah kerusuhan susulan di Nabire

Terbit 15 July 2013, 17:26

Situasi diluar gelanggang olah raga kota lama Nabire, Paska keributan suporter saat final kejuaraan tinju amatir bupati cup, Minggu (14/7/2013). 18 orang meninggal dunia dan 34 orang dilarikan ke rumah sakit umum daerah kabupaten nabire. Hingga Senin (15/7/2013) 2 orang masih kritis. | istimewa

17 orang tewas dan puluhan lainnya cidera akibat bentrokan antar suporter pertandingan tinju piala Bupati di Nabire, Papua. Bentrokan bermula pada minggu tengah malam (14/7) dari protes para pendukung petinju yang kalah saat penyerahan piala kepada petinju pemenang. Mereka menyerang pendukung lainnya dengan melempar kursi dan berakhir dengan baku hantam. Ratusan penonton yang ketakutan berebut lari menuju pintu keluar sehingga sebagian besar jatuh dan teriinjak.

 Juru Bicara Kepolian Papua, I Gede Sumerta kepada Radio Australia memastikan 11 diantara korban tewas adalah perempuan dan 6 laki laki termasuk seorang anak di bawah umur.   “Korban luka di rumah sakit totalnya 38 orang, 24 orang masih di rawat di rumah sakit,” kata Gede. Untuk mencegah kerusuhan lanjutan, Kepala Kepolisian Papua telah menemui pejabat di Nabire dan para ketua adat.

 Kepolisian mengusulkan ketua adat dan pejabat segera memakamkan jenazah korban. “Biasanya mereka suka mengarak jenazah dan nanti itu bisa memicu kerusuhan lagi,” ujar Gede. Gede melanjutkan Kapolda juga meminta agar Pemerintah setempat menyumbangkan dana sebesar 15 sampai 20 juta Rupiah per korban kepada keluarga.

“Ini memang bukan bentrok antar suku tapi untuk meredam saja,” katanya. Menurut Gede, Kepolisian kini telah memeriksa 6 orang yang diduga mengetahui dan pemicu peristiwa bentrokan. Ke 6 orang itu terdiri dari panitia pelaksana, penjaga karcis dan pendukung dua petinju.                                                                                                                                          “Kami juga kemungkinan akan meminta keterangan Bupati yang diduga mengizinkan penonton masuk tanpa membayar karcis sehingga penonton melebihi kapasitas,” jelasnya. Adapun kapasitas tempat pertandingan tinju di lokasi diperkirakan hanya mampu menampung sekitar seribu penonton, sementara jumlah penonton melebihi jumlah tersebut. Peristiwa penonton korban tewas dalam pertandingan olahraga di Indonesia kali ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada setahun lalu, 3 penonton tewas dikeroyok usai pertandingan laga dua klub Persja dan Persib di Jakarta.

Sumber :  www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-07-15/kepolisian-papua-cegah-kerusuhan-susulan-di-nabire/1161562

Pertanyaan :

Persoalanya mengapa diberikan ijin untuk membuat perlombaan tinju tersebu?, dan mengapapa bupati tidak memberikan penjagaan yang ketat malah di beri kebebaskan penoton untuk masuk menonton dengan tidak melihat kemampuan kapasitas tempat berlangsungnya perlombaan tersebut, dan mengapa terjadi seperti begitu berarti bapak bupati sendiri yang ingin warganya korban.

Merakalah dalang provokator untuk menghancurkan papua.....................................!!!

Kontroversi Pembukaan Kantor OPM di Oxford, Inggris

Aktivis: internasional perlu bicarakan pelanggaran HAM di Papua

Diperbaharui 7 May 2013, 13:10 AEST

Aktivis Free West Papua di Australia, Ronny Kareni, mempertanyakan sikap negara-negara di dunia yang mendukung penuh kedaulatan Republik Indonesia atas Papua Barat.

Dengarkan pernyataan Kemenlu mengenai pembukaan kantor kampanye OPM di Oxford, Inggris (Credit: ABC) 

Audio: Dengarkan aktifis Bebaskan Papua Barat Ronny Kareni nyatakan dukungannya atas pembukaan kantor OPM di Inggris

Berita: Kontroversi pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris

 Dalam wawancaranya dengan Radio Australia, aktivis tersebut juga menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia di provinsi-provinsi di Papua.
"Mengapa mereka tidak terus bicara soal [pelanggaran] HAM yang terjadi di Papua. Ada riset dari universitas Sydney pada tahun 2010 yang menemukan, 500.000 orang Papua hilang atau meninggal secara misterius. Orang pribumi Papua akan menjadi minoritas di Papua sendiri," katanya.
Mengenai pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris, aktivis Papua yang kini tinggal di Australia tersebut mengatakan pembukaan kantor itu didukung oleh anggota masyarakat internasional.
"Kantor itu tidak hanya didukung oleh OPM saja tapi juga masyarakat internasional dan dalam negeri di Papua."
Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia, Michael Tene, walaupun mengakui masih perlu adanya perbaikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, membantah pernyataan Ronny Kareni mengenai adanya kematian mencurigakan dalam jumlah besar di Papua.
"Ada macam-macam isu yang beredar. Itu kan semua hal-hal yang tidak ada pembuktiannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya."
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tidak menutup-nutupi kegiatan apapun yang dilakukan di Papua Barat.
"Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jurnalis-jurnalis lokal di Papua dan Indonesia punya kebebasan memberitakan kejadian apapun yang terjadi di Papua, meskipun jurnalis asing perlu izin untuk masuk kesana.

"Semua kejadian di Papua diberitakan secara nasional dan tidak ada pembatasan pemberitaan."
Ronny Kareni mengatakan gerakan separatis muncul karena pelanggaran HAM yang dianggapnya terus menerus terjadi di Papua dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
"Kenapa ada political prisoner [tawanan politik] yang terus ditangkap di dalam negeri…lalu ada penambahan militer serta berita-berita penembakan di Sorong, Puncak Jaya.
"Jika ini sudah terjadi maka sudah tidak ada kepercayaan dari orang Papua kepada pemerintah Indonesia."