PAPUA, DALAM EXPERT MEETING TENTANG MASYARAKAT ADAT DI JENEWA 19 MARET

Jayapura, 23/3 (Jubi) – Sebagaimana tradisi yang berlangsung dalam setiap sidang Dewan HAM PBB (UNHRC), sebuah expert meeting selalu diselenggarakan untuk memperluas penggunaan standard internasional Hak Asasi Manusia yang lebih efektif. Selama beberapa tahun terakhir, Expert Meeting ini dilakukan oleh Geneva for Human Right (GHR).

Tahun 2014 ini, Expert Meeting ini mengambil tema Masyarakat Adat: Menjelang Konferensi Dunia. Expert Meeting ini secara umum dilakukan untuk meninjau tindakan PBB terhadap masyarakat adat, dan persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat. Sementara tujuan khususnya adalah untuk menyadarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB mengenai keberadaan standar dan mekanisme hak asasi manusia  internasional tentang masyarakat adat. Juga untuk berbagi pengalaman dan keahlian pada tren terbaru tentang perlindungan masyarakat adat dan untuk menyadarkan peserta tentang tantangan utama dalam proses persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat itu sendiri.

Masyarakat Adat Papua menjadi salah satu topik dalam Expert Meeting ini. Jeffrey Bomay, aktivis Papua yang hadir sebagai perwakilan rakyat Papua mengatakan kepada Jubi, expert meeting ini didukung oleh Dewan HAM PBB, Switzerland, Norwegia dan Mexico, serta badan gereja-gereja sedunia (WCC) yang berpusat di Genewa. Selain dirinya yang hadir sebagai pembicara dalam expert meeting hari Rabu, 19 Maret 2014 itu, hadir juga Dr. Olav Fykse Tveit, SG (WCC), Amb. Luis Alfonso de Alba (Mexico), John Henriksen (Norway), Penny Parker (Advocates for Human Rights), Perwakilan Dewan HAM PBB, David Matthey-Doret (DOCIP), Suhas Chakma, ACHR (India) dan Ngawang Drakmargyapon (UNPO).1

“Untuk sesi saya, saya menekankan soal pembunuhan di Timika penangkapan dan pemenjaraan ketua DAP Forkorus, Fillep Karma dan Victor Yeaimo dan penyisiran masyarakat sipil di Puncak Jaya. juga isolasi Papua dari perhatian international seperti NGOs atau pelapor khusus PBB dan badan-badan international lainnya,” kata Jeffrey Bomay saat dihubungi Jubi, Sabtu (22/3).

Bomay mengatakan ia mendapatkan 18 pertanyaan menyangkut masyarakat asli Papua. Salah satunya adalah pertanyaan dari Perwakilan Norwegia, tentang sejarah Papua Barat, terutama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

“Saya katakan Pepera harus di uji secara hukum international karena dilakukan dalam keadaan Papua sudah dianeksasi oleh Indonesia. Pepera dilakukan pada tahun 1969 kontrak pertambangan PT. Freeport sudah dilakukan pada tahun 1967, dua tahun sebelum pelaksanaan PEPERA 69. Inilah akar masalah yang membuat rakyat Papua tetap menolak hasil Pepera itu. Pelaksanaannya juga tidak mematuhi prosedur international bahwa satu orang satu suara, tetapi Indonesia mengubah itu dengan tekanan militer sehingga yang memilih hanya 1025 orang saja.” kata Bomay.

Srilanka dan Norwegia, lanjut Bomay menanyakan tentang Otonomi Khusus di Papua. Lebih khusus mereka menanyakan, mengapa Otonomi Khusus disebut Solusi Diskriminasi oleh rakyat Papua.

“Saya berikan gambaran pada mereka bahwa Otonomi Khusus telah menghadirkan 60 kabupaten di Papua dan akan bertambah lagi 12 jika Daerah Otonomi Baru disetujui oleh DPR RI. Ini tidak masuk akal bagi penduduk Papua yang hanya berjumlah 3,6 juta dengan populasi masyarakat asli Papua sekitar 1,2 juta jiwa saja.” ujar Bomay.

Ini, tambah Bomay lagi, telah memberikan peluang bagi penduduk Indonesia lainnya untuk masuk ke Papua, karena pemekaran daerah akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia. Sementara masyarakat asli Papua sendiri belum dipersiapkan untuk pemekaran-pemekaran ini.

Mengenai Expert Meeting ini, Geneva for Human Right menjelaskan kepada Jubi melalui surat elektronik, bahwa dalam proses konsultasi dengan NGO dan pembela HAM, yang bekerja di bawah kondisi yang sulit, semua menuntut implementasi langsung dari standar HAM internasional. Mereka menyoroti prioritas mereka terhadap hukum kemanusiaan, isu-isu makro ekonomi, perjuangan melawan impunitas hingga perlindungan pembela HAM.

“Bahkan, baru-baru ini dalam hubungan kerja dengan mitra GHR, kekhawatiran lain muncul: hak-hak masyarakat adat dan kekerasan terhadap perempuan. Ini masalah spesifik isu-isu prioritas di semua Program GHR.” tulis sekertariat GHR dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Jubi.

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/03/23/papua-dalam-expert-meeting-tentang-masyarakat-adat-di-jenewa-19-maret/

SERUKAN KNPB MARI ORANG PAPUA KITA BERSAMA BOIKOT PEMILU 2014

Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo

Jayapura, 21/3 (Jubi)— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai untuk memboikot pemilihan legislatif maupun pemilhan presiden yang masing-masing akan digelar pada 9 April dan 9 Juli mendatang.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, Bazoka Logo  mengatakan demokrasi Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua melalui setiap pilkada maupun pemilu.

“Demokrasi ala neokolonialisme Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua selama lima puluh tahun dalam setiap pemilihan umum. Tetapi usaha itu tidak pernah berhasil menjamin kebebasan politik rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri,” Kata Bazoka kepada wartawan, Jumat siang (21/3) di Expo, Waena.

Menurut Bazoka, pesta demokrasi Indonesia di Papua tujuannya sangat jelas; pertama, melahirkan agen-agen kolonialisme. Kedua, memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia. Dan yang ketiga adalah hegemoni neo kolonialisme Indonesia.

Bazoka juga mengatakan, sistem demokrasi kolonial telah menciptakan tatanan hidup rakyat papua menjadi tercerai-berai, pun telah menciptakan tatanan kehidupan yang diskriminatif.

“Oleh karena itu, KNPB menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat boikot pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelum penyelesaian status politik Papua Barat belum diselesaikan,” tegasnya.

Menurut dia, penyelesaian status politik itu harus melalui mekanisme internasional yaitu referendum. Apakah rakyat papua masih ingin bersama Indonesia atau ingin mengatur dirinya sendiri.

Sementara itu beberapa waktu lalu, ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni juga menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau pesta rakyat terbesar yang dilakukan lima tahun sekali di Indonesia ini. 

Sumber:  http://tabloidjubi.com/2014/03/21/knpb-serukan-boikot-pemilu-2014/

ANDY AYAMISEBA : SAYA AKAN PULANG HANYA JIKA PAPUA SUDAH MERDEKA

Andy Ayamiseba (kiri) bersama wartawan Jubi, Victor Mambor di Noumea, Kaledonia Baru saat menghadiri MSG Summit tahun lalu

Jayapura, 17/3 (Jubi) – Puluhan tahun dipengasingan, tak merubah pandangan Andy Ayamiseba. Undangan untuk pulang dari dua saudaranya, Frans Alberth Joku dan Nick Messet, hanya akan dipenuhinya jika Papua sudah merdeka.

“Siapa yang tidak ingin kembali ke negara tercintanya? Tapi saya punya alasan kuat mengapa saya belum bisa memenuhi undangan dua saudara saya itu.” kata Andy Ayamiseba menanggapi undangan Frans Albert Joku dan Nick Meset untuk kembali ke Indonesia, Senin (17/3).

Melalui sambungan telepon, Andy mengatakan alasan mengapa ia belum bisa kembali sangat berhubungan dengan hak asasi bangsa Papua.

“Status politik dan keamanan kami. Ini bukan tentang kesejahteraan sosial yang bisa disediakan Indonesia untuk kami. Kami lahir di Papua dan akan mati untuk Papua. Kami bukan Indonesia. Hak asasi kami telah diperkosa oleh Indonesia atas dukungan PBB. Saya akan kembali ke Tanah Air saya, Papua, hanya jika Papua sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah bangsa,” kata Andy Ayamiseba.

Meski demikian, pria yang sangat terkenal di tahun 80-an sebagai pentolan Grup Musik Legendaris Black Brothers ini, tetap menghormati pilihan dua rekannya yang pernah berjuang bersama-sama dengan dirinya untuk kemerdekaan Papua Barat. Menurutnya, Frans Albert Joku dan Nick Messet berpandangan jika tidak bisa menang atas penjajah maka sangat mungkin untuk bergabung dengan penjajah untuk memperbaiki situasi bagi rakyat Papua Barat.

“Saya lebih suka terus berjuang dan menderita untuk hak bangsa dan rakyat Papua. Tentu saja kami ingin menikmati tingkat hidup yang sama dengan yang dinikmati oleh orang Indonesia, tetapi itu hanya setelah kami lepas dari penderitaan kami dan menjadi sebuah bangsa yang bebas.” Andy Ayamiseba menegaskan kembali sikapnya.

Frans Alberth Joku dan Nick Messet, dalam kunjungan mereka ke Fiji minggu lalu telah mengundang Andy Ayamiseba dan John Otto Ondowame yang telah puluhan tahun berada di pengasingan untuk pulang ke Papua. Undangan ini disampaikan oleh keduanya kepada Duta Besar Vanuatu untuk Fiji.

Barack Sope, mantan Perdana mentri Vanuatu yang saat ini menjadi penasihat West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), mengingatkan Ayamiseba dan Ondowame bahwa mungkin saja keduanya akan dibunuh jika kembali ke Papua.

“Tahun 2000 ketika saya menjadi Perdana Menteri, saya mengundang Ketua Presidium Dewan Papua, Alm. Theys Eluay untuk menghadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu ke-20 di Port Vila. Hanya dua minggu setelah ia kembali ke Papua, ia diculik oleh Kopasus ketika pulang dari acara resmi di malam hari. Ia tewas dibunuh dan sampai hari ini sopirnya tidak diketahui nasibnya. Para pembunuh Theys ditangkap dan dipenjara selama beberapa tahun kemudian dilepaskan.” kata Sope kepada Jubi melalui telepon, Senin (17/3) untuk menjelaskan kekhawatirannya.

Lanjut Sope, militer Indonesia jauh lebih kuat daripada Kepala Negara dan dapat bertindak secara sepihak untuk membunuh siapa pun di Papua Barat yang dilihatnya sebagai ancaman.

Sope juga mengatakan bahwa Messet dan Joku sangat tahu bahwa undangan mereka akan ditolak karena keduanya berada dalam roadmap yang berbeda dengan Ayamiseba dan Ondowame.

“Ada dua roadmap yang berbeda. Meset dan Joku mengikuti roadmap yang dibuat oleh Indonesia. Roadmap yang menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan dan pembunuhan orang Papua Barat oleh tentara Indonesia yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, karena Indonesia sukses melarang semua wartawan asing memasuki Papua Barat.” kata Sope.

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/03/17/andy-ayamiseba-saya-akan-pulang-hanya-jika-papua-sudah-merdeka/

PAPUA "Marinus Yaung Di Teror" Ini Komentar Socratez Yoman Menyoal Persoalan Teroris Buatan Indonesia

Ketua Badan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, yang juga Pembela HAM di Papua, yakni, Socratez Yoman

 

JAYAPURA - Adanya intimidasi terhadap Pengamat Sosial, Politik dan Hukum Internasional, Marinus Yaung Ketua Badan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, yang juga Pembela HAM di Papua, yakni, Socratez Yoman.

Pengamat Sosial, Politik dan Hukum Internasional

   

Yaung dari orang tak dikenal, nampak menjadi perhatian serius

Ditegaskan,  selama ini yang mempersoalkan masalah Papua itu bukan hanya Marinus Yaung seorang saja, tetapi juga semua masyarakat Papua, dan juga dunia internasional,  diantaranya Pemerintah Inggris, Australia, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Jepang, PNG, anggota negara MSG dan lainnya.

  “Jadi persoalan Papua yang khususnya HAM itu juga menjadi perbincangan negara-negara di dunia, yanga   tadinya hanya dibicarakan oleh LSM, akademisi, dan beberapa kalangan tertentu saja,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua,  via ponselnya, Senin, (10/3).

  Menurutnya, Marinus Yaung seorang figur publik diteror, apalagi masyarakat kecil tentunya akan sangat lebih menyakitkan lagi bentuk terornya. Maka dari itu  para pihak di Papua harus pahami bahwa persoalan ini sudah diketahui dunia internasional.

Lanjutnya, jika seandainya Marinus Yaung membuat laporan bahwa dirinya didatangani oleh orang-orang yang tidak dikenal dan juga dikirim SMS bahwa tidak setuju dengan pernyataan dirinya, maka hal itu akan sangat berdampak besar walaupun laporannya sangat singkat, dimana itu menujukkan kepada dunia internasional bahwa demokrasi di Papua sudah dibungkam oleh penguasa, dan itu salah satu bukti bahwa pernyataan Perdana Menteri Vanuatu itu benar. Itu menjadi amunisi masyarakat  internasional untuk menyampaikan kepada PBB dan masyarakat Internasional.

Baginya, persoalan Papua bukan dengan teror, tapi harus melalui dialog. Dan disini yang melebarkan dan juga menginternasionalisasi masalah Papua adalah Pemerintah Indonesia sendiri, dan aparat keamanan di Papua yang tidak profesional.

  Tentunya tindakan dan sikap Pemerintah Indonesia bersama aparat keamanannya tersebut jelas akan mempercepat proses pelepasan Papua dari Indonesia. Pasalnya itu adalah perilaku aparat keamanan yang tidak pernah merubah paradigma mereka, mereka melakukan pendekatan keamanan yang kuno, pendekatan keamanan primitif dan pendekatan keamanan barbar, yang tidak pernah mengadakan pendekatan kemanusiaan, dan  yang profesional, dan rasa keadilan tidak pernah dikedepankan, tetapi hanya mempromosikan watak kekerasannya selama ini.

  “Jadi stoplah menteror orang dan mengintimidasi orang, karena ini sudah era globalisasi dan era keterbukaan sehingga setiap masalah tidak ada rahasia lagi,” bebernya.

  Lanjutnya, solusi dalam menyelesaikan persoalan Papua tidak lain ialah solusi yang bermartabat dan manusiawi berupa dialog damai yang antara Pemerintah Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga, karena persoalan Papua sejak dulu, itu sudah ada keterlibatan masyarakat internasional, termasuk Amerika, Belanda, dan juga PBB, yang secara moril harus bertanggungjawab atas kejahatan pelanggaran HAM di Papua, dan tidak boleh berada di luar bingkai masalah Papua.

  “Aparat keamanan menyebut orang itu teroris, tetapi kenyataannya perilakunya juga menunjukan seperti seorang teroris. Karena mengganggu ketenangan orang itu juga teroris,” pungkasnya. 

Sumber: http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/13913-socrates-persoalan-papua-bukan-dengan-teror-tapi-dialog