Mengenai Saya

Ketika kita diam maka semua sepertinya tidak ada persoalan tetapi ketika kita bersuara maka mereka akan tau bahwa kita mempunyai persoalan, yang harus di selesaikan. Kebenaran harus ditegakan, untuk mendapatkan kebenaran harus berjuang karena kebenaran telah tertindas, dan telah dengan sengaja ditutupi.....'aku merasa tertindas, apakah kamu merasa hal yang sama seperti aku sebelum aku akan mulai memposting blog ini aku mohon agar di mengerti semua bahasa atau kosa kata yang penulis buat di sini tidak ada komentar buat hal tidak benar dengan kata lain tidak membrikan ijin bagi siapapun yang menipu diri orang lain berarti telah menipu dirinya sendiri.........................
"Hikmat Dan Didikan Bersumber Dari'Nya" Amsal 1:7

Perjuangan Bangsa Papua

Minggu, 10 November 2013

West Papua: Persoalan Internasional

  PAPUA-- Tokoh Gereja Baptis Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman meluncurkan buku barunya berjudul, ‘West Papua: Persoalan Internasional’di Abepura, Papua, Rabu (30/11).Buku ini merupakan buku kesebelas hasil tulisannya yang pernah dimuat media lokal.
Kepada wartawan, ia mengatakan, buku ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik, dan perwakilan suara warga gereja yang ada di Papua.

“Buku ini merupakan rekaman dan isi hati orang Papua. jadi, ditulis sesuai misi, dan panggilan gereja,” kata Socratez.

Buku dengan 98 halaman ini mengulas berbagai persoalan di Papua, di antaranya, status politik dan sejarah integrasi Papua yang dinilai rekayasa dan sarat kepentingan militer.

Selain itu, seperti ditulis dalam sinopsis buku dengan sampul pulau Papua yang ditancap bendera PBB, Amerika Serikat, Belanda, Indonesia, dan Bintang Kejora ini, mengulas persoalan yang berdimensi internasional, bukan persoalan internal Indonesia.

Karena, kata dia, PBB, Amerika, dan Belanda terlibat dalam integrasi Papua puluhan tahun silam itu.

Selanjutnya, buku terbitan Cendrawasih Press ini membahas persoalan Papua ke ranah hukum internasional, dan kejahatan kemanusiaan, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Negara.

Menurut Ketua Gereja Baptis Papua ini, salah satu langkah konkret untuk membahas masalah Papua adalah melalui dialog yang bermartabat, tetapi, bukan soal NKRI harga mati, atau Papua Merdeka harga mati.

Dialog, menurut dia, dialog yang dimaksud merupakan kerangka dialog yang kreatif, yang dimediasi pihak ketiga sebagaimana rekomendasi Konferensi Perdamaian Papua (KPP) 5-7 Juli lalu di auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen).

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perwakilan Papua, Matius Murib mengatakan, buku tulisan Pendeta Socratez merupakan bentuk pendidikan politik bagi generasi muda Papua.

“Buku ini alat pendidikan, entah ditanggapi apa. Tapi, ini bagian dari pendidikan,” kata Matius yang hadir saat bersamaan.

Lain halnya dengan salah satu tokoh Papua, Nick Messet. Menurut Nick, buku Socratez ini ada benarnya, tetapi masalah Papua bukan masalah internasional.

“Masalah internasional tidak ada,”katanya seraya menambahkan terkecuali sebelum tahun 1969 tetapi saat ini masalah Papua sudah selesai dan tidak termasuk dalam dekolonisasi PBB.

Ketua Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Pendeta Benny Giay mengatakan, tulisan dalam buku ’ West Papua: Persoalan Internasional’ adalah rekaman suara umat.Menurut Benny Giay mestinya tulisan soal sejarah dan perjalanan suatu bangsa merupakan tanggungjawab sejarahwan dan perguruan tinggi tetapi mengapa sampai pendeta yang berani tampil menjawab persoalan umat. 
 
 

Senin, 04 November 2013

BOEDIONO DISAMBUT BINTANG KEJORA DI OXFORD


Jayapura, 31/10 – Lokasi ujian Universitas Oxford, Inggris menjadi tempat berunjukrasa aktivis Papua Merdeka di Inggris, Rabu (30/10).
Aktivis Papua Merdeka ini berunjuk rasa saat kedatangan Wakil Presiden Indonesia, Budiono, yang diundang oleh Universitas Oxford untuk berbicara tentang  Transformasi Indonesia : Tantangan Pemerintahan Yang Baik dan Pembangunan Ekonomi. Mereka membawa spanduk dan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di pintu masuk utama universitas.
Serogo Tabuni, pemimpin para pengunjukrasa ini, seperti dilansir situs http://oxfordstudent.com, mengatakan, “Indonesia telah secara ilegal diduduki Papua Barat selama lima puluh tahun, dan pembunuhan, penyiksaan dan intimidasi masih terjadi sampai hari ini. Tidak ada demokrasi dan tidak ada jurnalisme yang terbuka di Papua Barat. Bahkan organisasi seperti Palang Merah dan  Amnesty dilarang.”
Serogo menambahkan bahwa orang Papua tidak akan pernah menyerah melawan kolonialisme Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Para pengunjukrasa ini mengklaim kampanye mereka telah mendapat dukungan dari tokoh masyarakat di Oxford termasuk Walikota Oxford dan mantan Uskup Oxford.
Lauren Horswell, warga Inggris yang mendukung Gerakan Papua Merdeka, berpendapat sangatlah ironis sementar situasi di Papua Barat memprihatinkan namun pihak universitas malah mengundang Wakil Presiden Indonesia untuk berbicara mengenai good governance.
“Mereka (Universitas-red) harus berpikir tentang orang-orang yang mereka ajak bicara dan pesan-pesan yang mungkin mereka bawa. Dan meminta mereka untuk mempertimbangkan beberapa perspektif yang berbeda.” lanjut Horswell, memberikan saran buat Universitas Oxford.
“Saya tidak punya masalah dengan Wakil Presiden yang diberi platform untuk berbicara, tetapi kampanye seperti ini harus diberikan platform juga.” tambah Horswell.
Charlie Silver, seorang mahasiswa kimia mengaku tidak tahu apa yang sedang terjadi di Papua.
“Tapi tampaknya ini merupakan sesuatu yang diakui. Ini akan menarik untuk mengetahui lebih banyak dan melihat apakah para pengunjuk rasa memiliki sesuatu yang valid dalam kasus mereka.” kata mahasiswa Oxford ini.
Kuliah Dr Boediono di Universitas Oxford ini merupakan bagian dari program yang diselenggarakan oleh Universitas Blavatnik School of Government.


Sumber :  http://tabloidjubi.com/2013/10/31/boediono-disambut-bintang-kejora-di-oxford/

Sabtu, 02 November 2013

Asian Human Rights Commission AKAN MEMBUKTI -- Australia Indonesia Dan As Kejaman Terhadap Bangsa Papua Merdeka

Puing-puing pesawat: The RAAF Iroquois yang jatuh. Foto: Fairfax Arsip


Dua rekening terbaru oleh mantan personil pasukan pertahanan Australia yang bekerja di Indonesia Provinsi Irian Jaya ( sekarang Papua Barat ) pada tahun 1977 menunjukkan ada pengetahuan ADF pada waktu itu dugaan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Indonesia .
Departemen Pertahanan telah mengeluarkan penolakan yang berkualitas dari klaim yang dibuat oleh Asian Human Rights Commission bahwa pesawat militer yang dipasok oleh Canberra digunakan dalam pemboman berjalan di atas desa Papua menolak pemerintahan Indonesia .
Pengaturan desa turun dengan roket ...
Pertahanan mengatakan kepada Fairfax Media bahwa " pencarian awal arsip Pertahanan tidak mendukung klaim bahwa dua Iroquois helikopter yang disediakan oleh Australia ke Indonesia pada tahun 1970-an " .
Tapi pertanyaan samping melangkah tentang ADF pengetahuan tentang pembantaian yang diduga rinci dalam laporan . Klaim komisi , dalam laporan yang dirilis pada tanggal 24 Oktober , bahwa kedua yang dipasok AS Bronco pesawat dan helikopter Iroquois yang digunakan dalam pemboman dan pemberondongan berjalan di atas desa Papua yang dicurigai membantu Organisasi Papua Merdeka ( OPM atau ) . Dikatakan setidaknya 4000 dan mungkin sampai 9000 warga sipil Papua tewas dalam serangan udara dan darat yang diluncurkan oleh tentara Indonesia pada tahun 1977-78 .
Sekarang dua account dari mantan anggota ADF yang beroperasi di wilayah tersebut pada saat itu telah datang ke cahaya . Orang-orang Australia adalah bagian dari Operasi Cenderawasih , latihan pemetaan Irian Jaya yang dilakukan oleh tim survei tentara , didukung oleh RAAF Iroquois helikopter dan karibu dan pesawat Hercules .
Account pertama , oleh mantan utama Don Swiney dan mantan sersan Peter Jensen , diterbitkan pada tahun 2011 dalam survei korps buletin asosiasi Australia .
Para penulis mengatakan " Tentara Indonesia [ pada bulan Juli 1977 ] telah melakukan operasi intensif terhadap OPM , termasuk pengaturan desa turun dengan roket dari udara dan operasi darat yang menyertainya . "
Mr Swiney adalah komandan lapangan skuadron survei Australia . Dia mengatakan kepada Fairfax bahwa " aku menyadari operasi darat berbasis di Wamena dan saya memperkirakan pada saat lebih dari satu batalion [ Indonesia ] tentara didukung dari udara oleh OV - 10 [ Bronco ] pesawat. Pesawat ini dipersenjatai dengan roket . aku menyaksikan dari udara , pondok di desa-desa yang telah terbakar tapi bagaimana itu dilakukan , saya hanya bisa menduga . " Orang-orang Australia memiliki basis maju di Wamena dekat Lembah Baliem ( fokus kegiatan OPM ) dan berbagi sebuah lapangan terbang dengan tentara Indonesia dari mana mereka mengamati roket sedang dimuat ke pesawat Indonesia yang dioperasikan .
Akun kedua , ditulis baru-baru ini oleh mantan awak RAAF Paddy Sinclair untuk skuadron reuni , juga mengacu pada kekejaman Indonesia .
Mr Sinclair berada di papan Iroquois helikopter RAAF yang jatuh saat melakukan operasi survei pada bulan Juli 1977 pada curam , punggungan hutan berbalut dekat Lembah Baliem . Surveyor tentara Indonesia juga di papan . Dalam laporannya tentang kecelakaan dan penyelamatan selanjutnya , Mr Sinclair melaporkan bahwa ia dan awak lain telah menggunakan selotip untuk menulis kata " AUSTRALIA " dalam huruf darurat di ekor helikopter .
Mr Sinclair mengatakan ini adalah karena " militer Indonesia yang diduga melakukan kekejaman terhadap penduduk setempat menggunakan pesawat Iroquois Bell dicat dengan livery yang sama seperti helikopter RAAF . "
Namun , sumber ADF lain membantah hal ini , mengatakan " AUSTRALIA " itu terpampang di ekor sebagai cara mengingatkan OPM tidak kesalahan helikopter RAAF untuk pesawat ofensif .
Richard Woolcott , yang Duta Besar Australia ke Jakarta pada tahun 1977 , mengatakan ia belum menerima laporan tentang kekejaman dari Australian pertahanan menempel di kedutaan.
Komisi Hong Kong - based Asian Human Rights mengklaim tentara Indonesia 1977-1978 serangan terhadap desa-desa Papua merupakan " diabaikan genosida " .
SEJARAH SINGKAT
Irian Jaya , atau Papua Barat sebagai yang sekarang dikenal , telah lama menjadi isu sensitif bagi Indonesia , Australia dan Papua Nugini . Ini menempati bagian barat pulau New Guinea , berbagi perbatasan dengan PNG . Awalnya bagian dari Hindia Belanda , secara resmi diambil alih oleh Indonesia pada tahun 1969 setelah sengketa " tindakan pilihan bebas " yang dilakukan oleh para pemimpin suku yang dipilih. Pemberontak Organisasi Papua Merdeka ( Organisasi Papua Merdeka atau OPM ) telah menolak penggabungan wilayah itu ke Indonesia sejak 1960-an .