MUTIARA HITAM, WUJUT APRESIASI TUHAN

Polemik mengenai papua ( dulu irian Jaya ) dari dulu hingga sekarang masih saja hangat untuk diperbincangkan. Pada saat penjajahan belanda, papua sudah menjadi rebutan dari banyak negara jajahan, seperti inggris, belanda dan termasuk didalamnya negara yang waktu itu baru saja lepas dari jajahan belanda, yakni Indonesia. Hal ini disinyalir kuat karena kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki oleh papua (Papua disebut sebagai Gold Island). Selain itu konflik antar warga dengan militer Indonesia pada zaman rezim soeharto, yang menyebabkan tumbangnya banyak warga Papua di tangan militer Indonesia, dan pembantaian terhadap demonstrator yang tak bersenjata yang disebabkan oleh aksi protes warga yang terlalu kritis terkait konflik papua. Yang menjadi pertanyaan krusial adalah mengapa papua pada saat itu bersikeras ingin memisahkan diri dari negara Indonesia ? Mengapa papua menginginkan kebebasan, bukan reformasi ? Pada hakikatnya banyak hal yang ditutup-tutupi terkait sejarah papua ini. Nah disini, Penulis ingin mencoba menguraikan mengenai kasus papua, dan bagaimana kasusnya hingga sekarang,  juga kaitannya dengan S. Eben Kirskey, seorang Mahasiswa dari Universitas California, yang datang ke Papua untuk melakukakan penelitian. Eben telah menulis artikel yang berjudul “Don’t use your Data as a Pillow”, yang konten didalamnya secara garis besar menguraikan tentang kasus-kasus yang terjadi di papua. Selain itu, penulis juga akan mencatat beberapa hal yang tidak dimengerti oleh penulis mengenai konten dari artikel Eben Kirskey tersebut.

Kontroversi nama Papua, Papua bagian barat dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat).

Sejarah Papua barat dalam kaitannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah unik. Walaupun Papua “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional sebagai bagian dari NKRI, namun sebenarnya sejak awal penduduk Papua sudah merupakan “Keluarga Besar” penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Negara Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia dengan papua sama-sama dijajah oleh Belanda. Tapi, jika dilihat dari lama penjajahan, cara di jajah, system yang di pakai oleh belanda saat di jajah semuanya itu berbeda. Lama penjajahan di Indonesia selama 350 tahun sedangkan papua kurang lebih dari 63  tahun. Ketika papua dijajah oleh Belanda,  papua merasa bukan bagian dari Indonesia. Mereka berjuang sendiri untuk kemerdekaanya sendiri. Sama-sama berjuang untuk merdeka. Rakyat Papua berjuang untuk Papua merdeka sedangkan rakayat Indonesia berjuang untuk Indonesia merdeka.

Umur sejarah “Bangsa Papua” baru 19 hari setelah di proklamirkan di Manokwari pada tahun 1961, dan di Alun-alun Utara di jogja pada Tanggal 14 Desember 1961 bersamaan dengan ditetapkannya suatu komando tertinggi (KOTI) Pembebasan Irian Jaya barat. president RI (Sukarno) Berpidato, mengeluarkan Maklumat/Mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) yang berisi :

1.Gagalkan Negara Boneka buatan Belanda

2.Bersiaplah untuk Memobilisasi Umum

3.Kibarkan Bendera Merah Putih di seluruh pelosok Tanah Papua.

Padahal disana, di tanah papua telah lahir suatu Negara baru, pemerintahan yang baru secara sah. Dengan kata lain, pada saat itu pula papua sudah bebas atau merdeka berkat perjuangan mereka sendiri, bukan Indonesia. Terkait statement soekarno pada point terakhir dari TRIKORA ini, Jadi wajar saja jika warga papua marah dengan negara RI. Jadi Saat itu Bangsa Papua, merdeka di Papua dan terjajah di jogja sampai hari ini.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa Papua menginginkan kemerdekaan sendiri bukan reformasi ? Jawabannya adalah karena mereka tidak puas dan ada ketidakadilan. Impian yang dideklarasikan OPM adalah mendirikan “Republik Papua Barat” gabungan Propinsi Papua dan Papua Barat. “Republik Papua Barat” dideklarasikan setelah Belanda mundur, antara lain akibat tekanan dari negara adidaya Amerika Serikat- dari Bumi Cenderawasih, pada 1963.

Organisasi Papua Merdeka (OPM, 1965) bertujuan untuk membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini mendapatkan dana dari pemerintah Libya pimpinan Muammar Gaddafi dan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat.

Pada 1 Juli 1971, OPM kembali mencoba memproklamirkan kemerdekaan Republik Papua Barat, namun tak berhasil.  Kemudian,14 Desember 1984, Republik Melanesia Raya diproklamirkan, tapi  pemimpinnya ditangkap aparat Indonesia. Penyelesaian status Papua Barat berlarut-larut, bahkan tidak selesai hingga 1961, sampai terjadi pertikaian bersenjata pada Desember 1961 antara Indonesia-Belanda, untuk memperebutkan wilayah tersebut. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disepakati untuk sementara Papua bagian Barat diserahkan kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia, 1 Mei 1963.

Inilah satu hal yang sangat mengejutkan. Berdasarkan data yang penulis kutip dari situs INILAH.com, seorang papua yang bernama Herman dogopio, mendeklarasikan statemennya, setelah mengetahui rumor mengenai statement SBY pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa ia setuju Papua medeka setelah pemerintahannya?.

Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia. Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang PEPERA.

Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie, bahwa Sang Jendral (almarhum) tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.

Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014. Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.

Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri. Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri. "Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua dalam perbincangan dengan INILAH.COM di Jakarta baru-baru ini. Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.

Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggris menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, tetapi, menurut dia, Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia.

Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.

"Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya. Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya.

Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.

Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia? Herman mengakui eskalasi atau peningkatan atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura. Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun 2011.

Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka. Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI. pemerintahannya.

"Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011. Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.

Sebagai anggota Kaukus Papua, Herman menyatakan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono. Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan muka kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua melainkan banyak persoalan yang lainnya.

S. Eben Kirskey, seorang mahasiswa dari Universitas California, melalui artikelnya, yang berjudul “Don’t Use Your Data as a Pillow”, menceritakan pengalamannya ketika melakukan penelitian thesisnya di Papua. Dalam hal ini penulis akan mencoba membahas per peragraf mengenai apa yang penulis mengerti dari substansi yang ada dalam artikel Eben tersebut, dan penulis akan membahasnya dalam beberapa poin berikut :

•    Pada tahun 1998, Eben Kirskey, datang pertama kali ke Papua barat untuk melakukan penelitian untuk gelar thesisnya. Kedatangan Eben ini disambut meriah oleh orang-orang papua, yang dibuktikan dengan perayaan pesta kecil yang diselengarakan oleh Denny Yomaki, pekerja KOMNAS HAM. Jamuan pesta ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap penelitian akhir yang dilakukan oleh Eben pada Mei 2003.

•      Pada awal kedatangannya, ia berniat untuk meneliti kekeringan yang ada disana (Papua), tetapi keadaannya tidak tepat karena pada saat itu hujan turun, sehingga ia beralih untuk meneliti mengenai papua, yakni ketika Irian jaya dirubah menjadi Papua. Ketika papua menginginkan terlaksananya kemerdekaan bukan reformasi. Perlu dicatat bahwa pada masa pemerintahan GUSDUR, beliau bersedia mengadakan diplomasi dan berdialog secara terbuka dengan OPM.  Gusdur memberikan kebebasan dan menampung segala aspirasi dan pendapat warga Papua yang dibuktikan dengan kembali bergantinya Irian Jaya menjadi Papua. Sedangkan pada rezim SBY, meskipun diplomasi dilakukan, tetapi aplikasinya tidak sama ketika di lapangan. Bahkan dikatakan bahwa SBY tidak lagi bersedia untuk berdialog dengan mereka (warga papua). Hal ini lah yang membuat Papua semakin ingin melepaskan diri dari NKRI karena seolah-olah mereka tidak dianggap oleh Indonesia .

•          Kekerasan dan pembantaian yang dilakukan oleh militer pada rezim soeharto membuat Eben bertanya-tanya, Mengapa papua harus berada di bawah Negara reformasi Indonesia? mengapa tidak merdeka sendiri saja?. Meskipun papua sudah diberikan kebijakan, yakni otonomi daerah sendiri oleh pemerintah Indonesia, tapi pada hakikatnya papua menjadi boneka bagi Indonesia, karena ia berada di bawah genggaman Indonesia. Padahal secara keras papua membenci Indonesia akibat ulah dari militer Indonesia tersebut yang telah melakukan pembantaian terhadap mereka. Jadi wajar saja jika warga Papua menginginkan kebebasan dan lepas dari Indionesia.

•          Eben mencatat mengenai adat papua, dan ternyata didalamnya terdapat keterkaitan dengan Amerika. Pada hakikatnya keterkaitan dengan amerika ini disinyalir kuat karena Amerika melihat Freeport yang merupakan kekayaan alam, dan merupakan asset terbesar yang dimiliki oleh papua. Setelah papua berganti nama menjadi irian jaya, yakni pasca lengsernya soeharto, Indonesia membiarkan Freeport dikontrak dan dikelola oleh Amerika hingga sekarang.

Selanjutnya, alasan Amerika mendukung Indonesia untuk tidak melepas papua supaya Freeport tidak lepas dari genggaman amerika yang merupakan asset kekayaan yang sangat menguntungkan bagi mereka, karena jika Indonesia melepas Papua, Freeport kemungkinan akan lepas dari Amerika.

•          Eben, yang notabene orang yang berkulit putih, melakukan penelitian mengenai kasus kampanye terror dan kekerasan yang dilakukan oleh keamanan Indonesia. Karena hal ini, ia berfikir untuk bisa membantu terwujudnya kemerdekaan bagi Papua.

•          Pertemuan pertama kali antara Eben dengan Waropen, anggota KOMNAS HAM yang diperkenalkan oleh rekannya, Denny. Mereka berdua (Denny dan Waropen) adalah anggota KOMNAS HAM.

•          Waropen adalah seseorang yang berasal dari Wasior, yakni tempat dimana polisi Indonesia melakukan serangan terhadap golongan separatis papua yang dikenal dengan OPP (Operasi Penyisiran dan Penumpasan). Di sana Eben ditemani Denny ingin melakukan penelitian terkait rumor yang menyebutkan bahwa agen-agen militer Indonesia diam-diam mendukung milisi papua.

•          Penelitian di Wasior berlangsung dalam pngawasan intens oleh polisi Indonesia. Sehinngga Eben mengadakan penelitiannya di waktu malam yang gelap. Hal itu dilakukan agar para polisi Indonesia tidak mengetahuinya.

•          Eben tertarik untuk mewawancarai dukun terkenal di dareah pegunungan. Dukun dianggap bertanggung jawab terhadap gempa bumi yang terjadi di Jawa. Akan tetapi karena mereka berdua (Wasior dan Eben) sedang dalam pengawasan, sehingga wawancara tidak jadi dilakukan.

•          Waropen dianggap sebagai sumber yang sangat penting bagi Eben. Kehadiran waropen ini dianggap dapat membantu memenuhi kekurangan (gaps) dalam penelitian Eben.

•          Eben meminta Waropen untuk dijadikan sebagai narasumber yang anonim, tetapi Waropen mundur. Waropen disini justru mempertanyakan mengenai penlitian si Eben yang sebagian besar merahasiakan sumber.

•          Eben merasa harus mempertimbangkan kembali mengenai saran-saran informal dari rekan dan mentornya tentang narasumber yang anonim. Dalam hal ini, Eben dituntut untuk professional dalam melakukan tindakan, Karena sumber anonim dipandang sebagai kecurigaan dan dianggap misteri oleh pembaca surat kabar. Artinya Eben harus pandai kapan ia menempatkan sumber anonim dan kapan pula ia harus menulis atau menampilkanya di depan umum (Publik).

•          Eben menyatakan bahwa waswasan mengenai rumor hanya akan menimbulkan rasa takut, sehingga rasa takut tersebut menjadi terror. Eben ingin agar angota pasukan keamanan dibawa dan diusut tuntas di ruang pengadilan Indonesia, karena telah melakukan tindakan ketidakadilan bahkan pembantaian terhadap warga papua.

•          Dalam perbincangannya dengan waropen yang semakin memanas, Eben tetap mempertahankan argumennya mengenai penggunaan sumber yang anonim tersebut dengan alasan bahwa pasti ada kasus dimana HAM harus melaporkan identitas korban sehingga saksi harus dilindungi. Kemudian Waropen menyangkalnya dengan menyatakan bahwa apa yang eben deklarasikan melaului penelitiannya tersebut seolah-olah hanya berdasarkan data optional. Artinya ia hanya menggunakan data ketika ia butuhkan saja, sedangkan ketika tidak dibutuhkan data tersebut dilupakan. Padahal data merupakan asset sakral, karena ia merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Berdarkan kasus ini, sehingga Waropen meminta Eben untuk mengkonsep ulang kembali apa yang dihitung sebagai data penelitian.

KESIMPULAN

Polemik kekerasan yang terjadi di Papua ini pada hakikatnya bersumber dari ketidakpuasaan warga papua terhadap pemerintah Indonesia. Mereka tidak diperlakukan dengan adil oleh pemerintah. Ketika GAM diizinkan untuk berdialog atau diplomasi dengan pemerintah, maka OPM sama sekali tidak diijinkan. Praktek diskriminasi inilah yang menjadikan warga Papua semakin ingin pisah dari Indonesia Yang mereka inginkan itu bukan reformasi melainkan Kemerdekaan.

References

 SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?. (http://web.inilah.com/read/detail/1991004/sby-setuju-papua-merdeka-pasca-pilpres-2014#.U0CEBqKCrIU) Diunduh pada 6 April 2014

Sejarah Papua Barat Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. (http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2334454) Diunduh pada 6 april 2014

(https://www.facebook.com/InfoPengetahuanUmum/posts/399973453417669) Diunduh pada 5 April 2014

SUMBER: http://repressoclass.blogspot.com/2014/04/mutiara-hitam-wujud-apresiasi-tuhan.html

RAHASIA INDONESIA (KOPASUS) TERBONGKAR PAPUA SIAP MERDEKA

Sebuah kabar menghebohkan berhembus dari Australia. Kabar yang dipublikasikan jaringan media fairfax, dan ditindaklanjuti oleh The Canberra Times pada Sabtu (13/8/2011) kemarin, menyebut tentang laporan rahasia mengenai kaum Pejuang Papua Merdeka yang ditulis oleh kesatuan elit militer Indonesia, Kopassus. Laporan tersebut mengklaim adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bersiaga untuk perang gerilya. Tetapi dalam laporan diungkap bahwa kelompok itu hanya memiliki satu senjata untuk setiap 10 orang.

Laporan yang bertajuk ‘Anatomi Separatis Papua (Anatomy of Papuan Separatis)’ itu menyatakan, penduduk dari provinsi timur yang kaya akan sumber daya ini ‘mudah dipengaruhi oleh ide-ide separatis’. “Tuntutan irasional untuk hak adat atas tanah dan terbatasnya infrastruktur serta transportasi telah menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata laporan itu.

Di bagian lain, dikatakan bahwa ketaatan dan kesetiaan orang Papua terhadap pemimpin adat/agama mereka sangat tinggi. “Sampai pada titik dimana adat memiliki keutamaan di atas hukum dan menciptakan peluang terjadinya konflik horisontal,” ungkap laporan tersebut ( rhasia indonesi kopasus terbongkar).

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan berdasar atas operasi pengawasan yang luas di wilayah otonomi khusus dan tempat tinggal bagi sekitar 2,7 juta orang itu berisikan dokumen-dokumen mengenai tokoh-tokoh kunci dalam gerakan kemerdekaan Papua. Tak hanya itu, dalam laporan juga diungkap sejumlah nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja sosial dan pemimpin agama dari seluruh dunia yang menyokong gerakan separatisme di Papua.

Di antara mereka ada senator Partai Demokrat AS Dianne Feinstein, Uskup Agung Desmond Tutu, anggota parlemen Inggris dari partai Buruh Andrew Smith serta mantan pemimpin Papua Nugini Michael Somare. “Mereka adalah beberapa dari sekelompok besar orang yang bersekutu menuntut Papua Merdeka,” demikian tertulis di laporan tersebut, seperti diungkap oleh The Canberra Times (rahasia indonesia terbongkar).

Total ada 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua yang dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka (rahasia kopasus indonesia terbongkar).

Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.

Diungkap juga daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak disebutkan, namun dalam dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka. Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.

“Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan,” tulis The Canberra Times. Pengawasan yang dilakukan oleh Kopassus, kata Canberra Times, juga dilakukan oleh TNI, polisi, serta BIN. Koran Australia itu menyebutkan, dokumen ini hanya sedikit contoh dari semua operasi yang tengah berlangsung di Papua (rahasia kopasus indonesia terbongkar).

Sejak otonomi khusus diperkenalkan pada 2001, diperkirakan jumlah pasukan TNI yang dikerahkan di sana berlipat ganda–dari tiga batalyon menjadi enam batalyon. Diperkirakan, jumlahnya sekitar 15.000 orang, atau sekitar 13 kali dari jumlah pasukan perjuangan papua merdeka di sana. Berdasarkan dokumen tersebut, kekuatan kelompok perjuangan di Papua meliputi 1.129 orang tentara separatis, dilengkapi 131 senjata serta granat.

The Canberra times juga menyebut sejak dua pekan lalu, pihak TNI maupun Kopassus belum memberikan respons terhadap klarifikasi dari mereka. Tetapi, Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar TNI Kolonel Cpl Minulyo Suprapto mengaku tidak pernah dihubungi oleh The Canberra times. Ia pun belum mengetahui tentang adanya pemberitaan media Australia yang membocorkan 19 dokumen rahasia milik Kopassus tahun 2006-2009 (rahasia kopasus indonesia terbongkar).

The Saturday Age, media Australia yang lain, turut meramaikan isu kebocoran dokumen tentang Papua tersebut. Koran online itu mengungkap trik Kopassus memasang jaringan intel dan informan untuk memantau, tidak saja sayap militer gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional (OPM-TPN), tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat sipil Papua yang selama ini tak mendukung kemerdekaan Papua (rahasia kopasus indonesia terbongkar).

Tak ketinggalan, Saturday Age juga mengungkap daftar informan yang selama ini memasok informasi kepada Kopassus, mulai dari wartawan, mahasiswa, birokrat, pemimpin gereja, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, petani, hingga para pekerja di hutan. Satu tokoh pemimpin OPM-TPN bahkan terungkap memiliki delapan informan Kopassus dalam jaringannya, termasuk salah kerabatnya, seorang gadis berusia 14 tahun. Versi online surat kabar tersebut (www.theage.com.au) bahkan memajang foto seorang anggota Kopassus berpangkat letnan yang disebut menulis sebagian besar laporan intelijen tentang situasi di Papua selama tahun 2006-2009 (rahasia kopasus indonesia terbongkar).

Media-media yang berbasis Australia itu menyebutkan bahwa dokumen tersebut sebagai alat pantau orang asing di Papua. Sebab, dokumen memuat nama-nama orang asing yang disebutkan mendukung gerakan Papua Merdeka. Seperti nama beberapa senator Amerika, Anggota Parlemen Selandia Baru, Anggota Kongres Amerika Serikat, Jaringan NGO Asing, Anggota Parlemen Irlandia, Anggota Parlemen Eropa, Anggota Parlemen Inggris, hingga jurnalis asing di Papua.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, maraknya kembali gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus disikapi dengan hati-hati. Diketahui bahwa untuk memuluskan tujuannya lepas dari NKRI, OPM juga menggalang dukungan dari luar negeri, salah satunya adalah Inggris.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua. IPWP tersebut juga didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Tokoh utama dibalik pergerakan pembebasan Papua Barat, yakni Benny Wanda. Benny mengklaim dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat. 

Flep Karma dan Beni Wenda

Priyo yang juga ketua desk otonomi khusus Papua dan Aceh ini meminta pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia. “Saya heran, gerakan OPM di Papua ini muncul ternyata atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujar Priyo.

Menurut Priyo, ada anggota Parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. Padahal, Inggris termasuk negara yang bersahabat dengan Indonesia. “Jadi, jangan main api,” tegasnya.

Tidak hanya Inggris, Australia juga tak henti memancing di air keruh. Oknum-oknum di negara tersebut, tampaknya, tidak rela Papua terus berada di pangkuan Pertiwi. Padahal, pasca Pepera (Penentuan Pendapat rakyat) yang digelar PBB pada 1969, sudah tak terbantahkan lagi bahwa Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, apapun gerakan memisahkan Papua dari Indonesia dikategorikan sebagai gerakan makar yang harus diberantas. Tak terkecuali campur tangan asing yang hendak memisahkan Papua dari Indonesia. (IRIB, 15/8/2011).(hizbut-tahrir.or.id)

Salam Refolusi, Papua Harus Merdeka. Semuah rahasia yang dilakukan oleh indonesia yang di kepalai oleh seluru jajaran baik dari pemerintahan maupun dari pihak keamanan indonesia kini telah terbongkar oleh karena itu maka Kita Orang Asli Papua akan memandang indahnya hari esok dengan bersama bergandengan tangan dan berjuang untuk kebebasan bangsa kita papua..................Amin.

PAPUA, DALAM EXPERT MEETING TENTANG MASYARAKAT ADAT DI JENEWA 19 MARET

Jayapura, 23/3 (Jubi) – Sebagaimana tradisi yang berlangsung dalam setiap sidang Dewan HAM PBB (UNHRC), sebuah expert meeting selalu diselenggarakan untuk memperluas penggunaan standard internasional Hak Asasi Manusia yang lebih efektif. Selama beberapa tahun terakhir, Expert Meeting ini dilakukan oleh Geneva for Human Right (GHR).

Tahun 2014 ini, Expert Meeting ini mengambil tema Masyarakat Adat: Menjelang Konferensi Dunia. Expert Meeting ini secara umum dilakukan untuk meninjau tindakan PBB terhadap masyarakat adat, dan persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat. Sementara tujuan khususnya adalah untuk menyadarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam Dewan HAM PBB mengenai keberadaan standar dan mekanisme hak asasi manusia  internasional tentang masyarakat adat. Juga untuk berbagi pengalaman dan keahlian pada tren terbaru tentang perlindungan masyarakat adat dan untuk menyadarkan peserta tentang tantangan utama dalam proses persiapan Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat itu sendiri.

Masyarakat Adat Papua menjadi salah satu topik dalam Expert Meeting ini. Jeffrey Bomay, aktivis Papua yang hadir sebagai perwakilan rakyat Papua mengatakan kepada Jubi, expert meeting ini didukung oleh Dewan HAM PBB, Switzerland, Norwegia dan Mexico, serta badan gereja-gereja sedunia (WCC) yang berpusat di Genewa. Selain dirinya yang hadir sebagai pembicara dalam expert meeting hari Rabu, 19 Maret 2014 itu, hadir juga Dr. Olav Fykse Tveit, SG (WCC), Amb. Luis Alfonso de Alba (Mexico), John Henriksen (Norway), Penny Parker (Advocates for Human Rights), Perwakilan Dewan HAM PBB, David Matthey-Doret (DOCIP), Suhas Chakma, ACHR (India) dan Ngawang Drakmargyapon (UNPO).1

“Untuk sesi saya, saya menekankan soal pembunuhan di Timika penangkapan dan pemenjaraan ketua DAP Forkorus, Fillep Karma dan Victor Yeaimo dan penyisiran masyarakat sipil di Puncak Jaya. juga isolasi Papua dari perhatian international seperti NGOs atau pelapor khusus PBB dan badan-badan international lainnya,” kata Jeffrey Bomay saat dihubungi Jubi, Sabtu (22/3).

Bomay mengatakan ia mendapatkan 18 pertanyaan menyangkut masyarakat asli Papua. Salah satunya adalah pertanyaan dari Perwakilan Norwegia, tentang sejarah Papua Barat, terutama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

“Saya katakan Pepera harus di uji secara hukum international karena dilakukan dalam keadaan Papua sudah dianeksasi oleh Indonesia. Pepera dilakukan pada tahun 1969 kontrak pertambangan PT. Freeport sudah dilakukan pada tahun 1967, dua tahun sebelum pelaksanaan PEPERA 69. Inilah akar masalah yang membuat rakyat Papua tetap menolak hasil Pepera itu. Pelaksanaannya juga tidak mematuhi prosedur international bahwa satu orang satu suara, tetapi Indonesia mengubah itu dengan tekanan militer sehingga yang memilih hanya 1025 orang saja.” kata Bomay.

Srilanka dan Norwegia, lanjut Bomay menanyakan tentang Otonomi Khusus di Papua. Lebih khusus mereka menanyakan, mengapa Otonomi Khusus disebut Solusi Diskriminasi oleh rakyat Papua.

“Saya berikan gambaran pada mereka bahwa Otonomi Khusus telah menghadirkan 60 kabupaten di Papua dan akan bertambah lagi 12 jika Daerah Otonomi Baru disetujui oleh DPR RI. Ini tidak masuk akal bagi penduduk Papua yang hanya berjumlah 3,6 juta dengan populasi masyarakat asli Papua sekitar 1,2 juta jiwa saja.” ujar Bomay.

Ini, tambah Bomay lagi, telah memberikan peluang bagi penduduk Indonesia lainnya untuk masuk ke Papua, karena pemekaran daerah akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia. Sementara masyarakat asli Papua sendiri belum dipersiapkan untuk pemekaran-pemekaran ini.

Mengenai Expert Meeting ini, Geneva for Human Right menjelaskan kepada Jubi melalui surat elektronik, bahwa dalam proses konsultasi dengan NGO dan pembela HAM, yang bekerja di bawah kondisi yang sulit, semua menuntut implementasi langsung dari standar HAM internasional. Mereka menyoroti prioritas mereka terhadap hukum kemanusiaan, isu-isu makro ekonomi, perjuangan melawan impunitas hingga perlindungan pembela HAM.

“Bahkan, baru-baru ini dalam hubungan kerja dengan mitra GHR, kekhawatiran lain muncul: hak-hak masyarakat adat dan kekerasan terhadap perempuan. Ini masalah spesifik isu-isu prioritas di semua Program GHR.” tulis sekertariat GHR dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Jubi.

Sumber: http://tabloidjubi.com/2014/03/23/papua-dalam-expert-meeting-tentang-masyarakat-adat-di-jenewa-19-maret/

SERUKAN KNPB MARI ORANG PAPUA KITA BERSAMA BOIKOT PEMILU 2014

Juru Bicara Nasional KNPB, Bazoka Logo

Jayapura, 21/3 (Jubi)— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai untuk memboikot pemilihan legislatif maupun pemilhan presiden yang masing-masing akan digelar pada 9 April dan 9 Juli mendatang.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, Bazoka Logo  mengatakan demokrasi Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua melalui setiap pilkada maupun pemilu.

“Demokrasi ala neokolonialisme Indonesia hanya menghipnotis rakyat West Papua selama lima puluh tahun dalam setiap pemilihan umum. Tetapi usaha itu tidak pernah berhasil menjamin kebebasan politik rakyat Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri,” Kata Bazoka kepada wartawan, Jumat siang (21/3) di Expo, Waena.

Menurut Bazoka, pesta demokrasi Indonesia di Papua tujuannya sangat jelas; pertama, melahirkan agen-agen kolonialisme. Kedua, memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia. Dan yang ketiga adalah hegemoni neo kolonialisme Indonesia.

Bazoka juga mengatakan, sistem demokrasi kolonial telah menciptakan tatanan hidup rakyat papua menjadi tercerai-berai, pun telah menciptakan tatanan kehidupan yang diskriminatif.

“Oleh karena itu, KNPB menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat boikot pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelum penyelesaian status politik Papua Barat belum diselesaikan,” tegasnya.

Menurut dia, penyelesaian status politik itu harus melalui mekanisme internasional yaitu referendum. Apakah rakyat papua masih ingin bersama Indonesia atau ingin mengatur dirinya sendiri.

Sementara itu beberapa waktu lalu, ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni juga menyerukan agar seluruh rakyat Papua Barat tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi atau pesta rakyat terbesar yang dilakukan lima tahun sekali di Indonesia ini. 

Sumber:  http://tabloidjubi.com/2014/03/21/knpb-serukan-boikot-pemilu-2014/