Papua,
Pekan
ini, informasi tentang nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk dua pemimpin
gerakan Papua Merdeka, Benny Wenda dan Filep
Karma beredar luas.
Informasi ini
pertama kali dirilis di www.bennywenda.org dan www.freewestpapua.org pada
8 Oktober 2013 dengan judul "West Papuan leaders nominated for Nobel Peace Prize
2013".
Selanjutnya,
informasi
tersebut beredar melalui Short Message
Service (SMS), Facebook, Tweeter, dan dipublikasikan di beberapa
website termasuk beberapa media publik di Papua.
Nah, apakah laporan
ini tidak menciptakan kebingungan luar biasa bagi rakyat Papua?
Dalam laporan
itu menulis, Benny
Wenda dan Filep Karma telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2013.
Dikatakan, aplikasi mereka berhasil
disampaikan kepada Komite Nobel oleh anggota Departemen Politik di University
of Reading, Inggris pada bulan Januari tahun ini. Bahkan, dikatakan pemenang
akan diumumkan Jumat 11 Oktober 2013 lalu.
Kebingungan
tercipta karena dalam laporan itu tidak secara jelas menyebutkan sumber
informasi soal nominasi itu. Laporan itu selain menyinggung soal penyampaian
aplikasi kepada Komite
Nobel, juga mengacu pada profil Filep Karma yang dipublikasikan di www.freedom-now.org pada 2011 silam.
Lalu, sebenarnya,
siapa yang berhak mengajukan nominasi Hadiah Nobel Perdamaian?
Menurut Statuta Yayasan Nobel, nominasi dianggap sah
apabila disampaikan oleh orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut.
Anggota majelis
nasional dan pemerintah negara-negara; anggota pengadilan internasional; rektor universitas, profesor ilmu sosial, sejarah, filsafat, hukum dan teologi; direktur lembaga penelitian perdamaian dan lembaga kebijakan luar negeri; orang-orang yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian.
Selain itu, anggota dewan organisasi yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian; anggota aktif dan mantan Komite Nobel Norwegia, (proposal oleh anggota
Komite yang akan disampaikan paling lambat pada pertemuan pertama Komite
setelah 1 Februari);
dan atau mantan penasihat Komite Nobel Norwegia.
Berdasarkan pengajuan orang yang termasuk dalam salah satu kategori di atas, selanjutnya, Komite Nobel membuat seleksi berdasarkan nominasi yang diterima atau stempel pos paling lambat tanggal 1 Februari tahun yang bersangkutan. Nominasi yang tidak memenuhi tenggat waktu biasanya disertakan dalam penilaian tahun berikutnya.
Berdasarkan pengajuan orang yang termasuk dalam salah satu kategori di atas, selanjutnya, Komite Nobel membuat seleksi berdasarkan nominasi yang diterima atau stempel pos paling lambat tanggal 1 Februari tahun yang bersangkutan. Nominasi yang tidak memenuhi tenggat waktu biasanya disertakan dalam penilaian tahun berikutnya.
Anggota Komite
Nobel berhak untuk mengajukan calon mereka sendiri pada akhir pertemuan pertama Komite setelah berakhirnya batas waktu. Komite sendiri tidak mengumumkan nama-nama calon.
Sebenarnya, apa
kriterianya untuk seseorang mendapatkan penghargaan yang dikenal The Nobel Peace
Prize itu?
Penghargaan
paling terkenal di dunia ini diberikan oleh Komite Nobel Perdamaian kepada
mereka yang telah "melakukan suatu pekerjaan besar atau karya terbaik
untuk persaudaraan antara bangsa-bangsa, dan mereka yang telah melakukan
promosi perdamaian untuk mengatasi kekerasan."
Diketahui,
mereka yang telah mendapatkan penghargaan ini adalah Uskup Agung Desmond Tutu,
Jose Ramos Horta, Nelson Mandela, dan Aung San Suu Kyi.
Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk Benny Wenda
dan Filep Karma jika dipandang Komite Nobel Perdamaian layak, tentu sesuatu
yang wajar. Karena, Komite Nobel tentu memiliki standar menetapkan seseorang
sebagai nominator. Juga, ada aturan soal siapa yang berhak mengajukan nominasi
ini.
Informasi yang kredibel tentu rakyat Papua butuhkan.
Informasi yang benar tidak akan membuat rakyat Papua kebingungan. Laporan ini
bisa jadi sama membingungkan saat Jacob Rumbiak yang mengklaim sudah mendapat
dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada,
dan Jepang di waktu lalu, yang ternyata tidak benar.
Peristiwa
membingungkan bagi rakyat Papua yang lain adalah informasi soal pemberian
paspor dan visa Aborigin kepada orang Papua yang berada di Australia oleh Freedom
Flotilla from Lake Eyre pada sebuah upacara sejarah yang
diadakan di luar Victorian Trades Hall di Melbourne, Australia.
Pada
upacara pemberian paspor dan visa Aborigin itu, Jacob Rumbiak mengatakan,
"Misi ini akan menyatukan kembali hubungan keluarga
Adat kami, yang rusak oleh evolusi geologi dan batas-batas kolonial." Tapi akhirnya,
dianggap hanya sensasi.
Lain lagi, saat beredar berita, anggota-anggota
parlemen dari seluruh dunia berkumpul di Westminister Abbey, Inggris untuk
membahas status Papua Barat dalam Indonesia.
Saat itu, diberitakan, mereka berbicara soal "Act of Free Choice" tahun
1969, Perjanjian New York tahun 1962, dan hak penentukan nasip sendiri bagi
Papua Barat. Juga, ternyata tidak semua anggota-anggota parlemen dari seluruh
dunia berkumpul di sana.
Cukup banyak informasi membingungkan lain. Dari
Papua misalnya, momen-momen
sensasional dari Forkorus Yaboisembut, yang mengklaim dirinya sebagai Presiden
Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dicatat tabloidjubi.com.
Semoga saja, rakyat Papua
diberikan informasi yang benar agar mereka bertindak atas informasi yang benar
itu. Informasi kredibel tentu merupakan kebutuhan untuk bertindak dengan benar
untuk kemajuan mereka di masa kini dan masa yang datang.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar