Menyebut Nama Papua Selalu Identik Dengan Konflik Kekerasan Terhadap Kemanusiaan

Oleh : Socratez Sofyan Yoman

Menyebut nama Papua itu selalu identik dengan konflik, kekerasan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, ketidakadilan, kemiskinan, ketertinggalan, dan separatisme. Stigma-stigma ini tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, namun diciptakan, dipelihara, dan dikampanyekan terus menerus oleh para penguasa dalam berbagai kesempatan dan forum dengan kepentingan-kepentingannya. Konsekwensinya yang dikorbakan adalah penduduk asli Papua.

Sebenarnya, persoalan Papua bukan sebatas pada apa yang disebutkan tadi. Rakyat Papua hidup dalam kompleksitas persoalan. Misalnya permasalahan sejarah pengintegrasian Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui PEPERA 1969 yang dinilai oleh rakyat Papua cacat hukum dan moral serta tidak demokratis. Sementara peristiwa tahun 1969 itu dinilai Pemerintah Indonesia sudah sah dan final karena PBB sudah mengakui Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
Persoalan Papua memang semakin hari semakin kusut dan suram  seperti tebing terjal yang sulit terjembatani. Ada paradoksal antara realitas dan pernyataan melalui pidato-pidato. Pemerintah Indonesia mengatakan masalah Papua adalah persoalan kesejahteraan, dan Papua hanya persoalan internal Indonesia.  Sementara dipihak rakyat Papua, masalah Papua adalah status politik, sejarah pengintegrasian, pelanggaran HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdimensi internasional dan kegagalan pembangunan selama 50 tahun.
Paradoksal lain adalah Papua menjadi daerah sangat tertutup bagi wartawan asing. Ketertutupan dari media asing ke Papua, tentu saja  pemberitaan dan gambaran tentang realitas yang sesungguhnya di Papua dari pihak pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tidak menjadi obyektif dan akomodatif. Karena keduanya, baik pemerintah Indonesia dan rakyat Papua mempunyai pemahaman masalah Papua dari sudut  kepentingannya masing-masing.
Untuk  mengakomodasi  dan memotret persoalan Papua yang lebih adil  dan berimbang sesuai dengan realitas diperlukan peran media asing. Kehadiran wartawan asing di Papua juga memberikan dukungan, kemuliaan  dan penguatan pada pemerintah Indonesia atas kemajuan-kemajuan yang diraih selama 50 tahun. Pada saat wartawan asing tidak diberikan ijin masuk wilayah Papua, menjadi pertanyaan besar bagi rakyat  Indonesia dan juga masyarakat internasional. Apa yang disembunyikan pemerintah Indonesia di Papua? Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua?
Pemerintah Indonesia akan mengatakan dengan jawaban-jawaban melalui berbagai saluran dan kesempatan bahwa Papua dibangun dan dimajukan. Salah satunya adalah melalui pernyataan-pernyataan   Presiden Republik Indonesia, H.Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus pada peringatan 17 Agustus 1945.
Presiden SBY dengan konsisten dan terus menerus mendemonstrasikan penyelesaian persoalan Papua dengan pidato-pidatonya. Walupun dalam pidato itu hanya satu dan dua paragrap, namun pesan-pesan moral, politik  adalah tegas dan multi tafsir yang paradoksal.
Pidato  SBY pada 16 Agustus 2008  adalah“Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan , bukanlah solusiterbaikuntukmenyelesaikan masalah”.
Pidato 16 Agustus 2010 dinyatakan:  Dalam sepuluh tahun pertama, kita juga telah menyelesaikan konflik di Aceh, dan melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik. Kita juga terus membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik.
Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik.
Pidato  SBY  pada 16 Agustus 2011 adalah  Pemerintah terus meningkatkan dana yang ditransfer ke daerah, baik melalui kerangka Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian, maupun melalui kerangka Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang disalurkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Kita juga terus memperkuat konsolidasi otonomi khusus, seraya terus memperbaiki strategi dan manajemen pembangunannya, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, maupun Aceh.  Dan Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua.
Pidato  SBY pada 16 Agustus 2012 dinyatakan:Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan, sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. Yang dilakukan oleh pemerintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Saudara-saudara kita di tanah Papua, senantiasa berada di hati kita semua. Pemerintah menyadari adanya kompleksitas persoalan yang memerlukan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Kita satukan langkah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat Papua. Oleh karena itu, Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat adalah kerangka dasar kita dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan pemerintahan daerah. Pemerintah telah menerapkan pendekatan yang terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua.  Membangun tanah Papua dalam bingkai NKRI, menjadi tugas kolektif semua anak bangsa.
Untuk itulah pemerintah telah mengambil inisiatif mempercepat pembangunan di tanah Papua, dengan agenda dan dukungan anggaran yang diperlukan.  Untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua dan Papua Barat berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), dengan tugas untuk memastikan terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku pembangunan. Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pidato 2013 pada 16 Agustus 2013 ditegaskan: Di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.
Membaca  dari isi pidato Presiden Republik Indonesia dalam menyakapi untuk penyelesaian persoalan Papua,  patut diapresiasi karena ada pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang menyentuh di hati para pendengar dan pembaca pidato dari H. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.
Walaupun pidato-pidato SBY sepertinya meyakinkan para pendengar  seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional, penyelesaian persoalan Papua tetap paradoksal antara pidato-pidato dan kenyataan di lapangan yang dihadapi dan dialami penduduk asli Papua.
Masalah Papua sulit diselesaikan karena pelanggaran HAM meningkat tajam. Kemiskinan rakyat Papua bertambah di atas tanah yang kaya raya. Peminggiran penduduk asli Papua semakin nyata. Membanjirnya penduduk  dari luar Papua ke Papua tanpa terkendali sulit dibendung. Pemusnahan etnis Papua dalam berbagai bentuk sulit dihindari.  Perampasan tanah penduduk asli Papua atas nama pembangunan nasional sulit dibendung. Kematian penduduk asli Papua hampir setiap hari merupakan fenomena baru. Para dokter menolong  persalinan ibu-ibu asli Papua  dengan cara beroperasi meningkat tajam dan merata di Papua. Ruang demokrasi dan kebebasan bergerak dan berekspresi bagi orang asli Papua tertutup rapat.
Pemerintah Indonesia  tidak  melaksanakan  dengan sungguh-sungguh dan konsisten  kebijakan Otsus yang merupakan keputusan politik. Pemerintah juga tidak menyadari bahwa otsus adalah alat tawar-menawar dan jalan penyelesaian menang-menang antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia tentang status politik  Papua dalam wilayah Indonesia.  UU Otsus dibuat karena seluruh rakyat Papua menyatakan aspirasi politik untuk  keluar dari wilayah Indonesia, merdeka dan berdaulat penuh.
Pemerintah  lupa bahwa UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 penyelesaian masalah Papua yang akomodatif dan berprospek damai.  Otsus adalah jalan kemenangan dan kemajuan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia.  Tapi, sayang,  Otonomi Khusus sebagai solusi politik yang berprospek damai dan bermartabat itu dinyatakan gagal total dari berbagai pihak dan rakyat Papua.
Yang tidak disadari pemerintah  adalah Otonomi Khusus bukan merupakan hadiah Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.  Pemerintah juga lupa, Otsus  bukan pemberian cuma-cuma dari pemerintah  kepada rakyat Papua.  Otsus tidak lahir dengan tiba-tiba. Kebanyakan rakyat Indonesia dan komunitas Internasional  tidak tahu  latar belakang dan  fakta sejarah lahirnya Otonomi Khusus bagi Papua.
Jadi, penyelesaian masalah Papua tidak bisa hanya dengan pidato-pidato, janji-janji,  tanpa aksi nyata. Pidato SBY  menyebut tentang  solusi Papua sudah berulang kali, namun kenyataan di lapangan sangat jauh dari apa yang diharapkan Presiden dalam pidato dan janjinya.
Permasalahan Papua sangat kompleks, maka tidak maka  tepat diselesaikan dengan sebuah unit seperti UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).Pertanyaannya ialah apakah UP4B yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan semua unsur masyarakat Papua itu bisa menyelesaikan masalah Papua?  Dan apakah   solusi terbaru adalah Otonomi Khusus Plus mampu menyelesaikan akar masalah Papua?.
Apakah dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI)  membangun  14 ruas jalan di Papua dan Papua Barat dengan anggaran Rp 425 milyar, yang dialokasikan dari Kementerian Pertahanan itu dapat menyelesaikan masalah Papua?  Ruas jalan yang dibangun TNI adalah Jalan Kosanaweja-Trimuris-Sarmi Rp 25 miliar, Jalan Lagasari-Wapoga-Sumiangga Rp 35 milyar, Jalan Botawa-Wapoga Rp 20 milyar, Jlan Windesi-Yaur-Kwatisore Rp 35 milyar, Jalan Oksibil-Kawor-Woropko Rp 53 milyar, Jalan Suru-Suru-Obio-Dekai Rp 40 milyar, Jalan Mamugu-Batas Batu Rp 40 milyar dan Jalan LingkarMarsinam Rp 17 milyar. (sumber: Koran Tempo, 3/09/2013).
Pendekatan penyelesaian masalah Papua seperti UP4B dan Otonomi Khusus Plus dan melibatkan aparat TNI  hanya cara pemerintah  untuk menghindar dari tuntutan rakyat yang sesungguhnya. Pendekatan yang tidak menyentuh substansi masalah Papua seperti ini, pemerintah  terus  mengkekalkan dan memperpanjang penderitaan  penduduk asli Papua.
Solusi masalah Papua yang lebih manusiawi,  bermartabat dan menyeluruh  yang dituntut mayoritas rakyat Papua adalah dialog damai yang jujur dan setara antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.Jalan dialog damai ini demi kemajuan dan  kemuliaan bagi pemerintah Indonesia dan rakyat Papua.

Penulis:  Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Sumber : http://tabloidjubi.com/2013/09/05/penyelesaian-persoalan-papua-antara-pidato-dan-realitas/

Ketegangan Diplomatik Jakarta-Inggris

Thursday, 08 August 2013 09:58

Oleh Ismatillah ANu’ad "Keterbongkaran penyadapan rombongan SBY menandakan Inggris acap ikut campur urusan dapur kita" PEMERINTAH Indonesia kembali dipermalukan dalam kancah hubungan diplomatik oleh pemerintah Inggris. Intelijen Inggris menyadap pembicaraan rombongan Presiden SBY saat menghadiri KTT G20 di London pada April 2009. Ada tengara kuat, penyadapan itu menguntungkan pemerintah Australia. Kejadian itu bukan perkara untung rugi melainkan ketercorengan etika kenegarawanan, seorang kepala negara yang resmi menjadi tamu, dilecehkan lewat penyadapan pembicaraan justru oleh badan resmi tuan rumah. Pemerintah Inggris acap mengganggu urusan dalam negeri kita. Belum lama ini, tokoh gerakan kemerdekaan Papua Benny Wenda dibiarkan terus bergerilya di Inggris. Pada 28 April 2013 Benny meresmikan kantor pusat Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford. Pemerintah Inggris membiarkan hal itu padahal semestinya menjaga perasaan mengingat bahwa NKRI adalah harga mati. Gerakan Benny bertajuk ‘’Free West Papua!’’ Di Universitas Oxford pada Agustus 2012 sejumlah pengacara internasional mengajukan banding ke Mahkamah Internasional atas hasil referendum rakyat Papua pada 1969 yang menggabungkan Papua dalam NKRI. Salah satu isu yang membuat renggang hubungan Jakarta-London adalah soal Papua. Inggris seakanakan berada di dua kaki, di satu sisi mendukung NKRI namun di sisi lain memberi posisi politik semisal kehadiran kantor OPM. Pemerintah kita tak dapat melepaskan aktor intelektual mengingat dari sekian anatomi gerakan OPM, dapat dipastikan ada aktor intelektualnya, yang dengan mudah menginternasionalisasi persoalan. Pemerintah kita harus tegas menolak campur tangan Inggris. Kawat diplomatik semestinya diindahkan, dan ‘’keterbongkaran’’ penyadapan itu menandakan Inggris acap ikut campur urusan dapur kita. Pemerintah Inggris sebaiknya mengurus diri dan tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Pasalnya, salah satu aktor intelektual gerakan OPM menginternasionalisasi kasus Papua lewat Inggris. Karena aktor intelektual itulah, gerakan makar atau separatis membesar, bahkan mendapat dukungan negara lain. Seandainya isu-isu yang dimainkan hanya bersifat lokal, tak menjadi persoalan. Hal itu berbeda bila mereka mencuatkan isu-isu HAM, mengganti cara militeristik dengan yang lebih menitikberatkan pada hak itu. Biasanya, persoalan hak asasi menjadi salah satu jalan bagi gerakan makar untuk menginternasionalisasi gerakannya. Selain itu, isu keadilan ekonomi dan politik. Belajar dari kasus terlepasnya Timor Timur, salah satu isu yang diinternasionalisasi adalah keadilan ekonomi dan politik. Karena itu, pemerintah semestinya terus meningkatkan pemberian rasa keadilan ekonomi dan politik secara konkret dan faktual, bukan retorika. Tak mungkin sebuah masyarakat atau komunitas ingin memisahkan diri bila mendapatkan hak-hak keadilan ekonomi dan politik. Embrio kemunculan gerakan makar atau separatis di daerah pasti dipicu oleh ketiadaan keadilan ekonomi dan politik. Berbeda misalnya, daerah yang relatif mendapatkan keadilan ekonomi dan politik dari pusat, yang dipastikan relatif aman. Introspeksi Inggris Namun kita juga perlu mengkaji latar belakang sikap Inggris ini. Apakah bagian dari motif ekonomi di tengah krisis? Padahal Inggris, melalui British Petroleum, sudah mendapat konsesi ladang gas Tangguh di Papua, juga sejumlah konsesi tambang lain. Kendati SBY pernah menerima gelar Grand Cross of Bath dari Kerajaan Inggris, bukan berarti kita boleh lembek terhadap mereka. Pemerintah Inggris pun harus introspeksi mengingat punya riwayat separatisme panjang dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Realitasnya, Indonesia sebagai negara bangsa, terpecah- pecah daerahnya dalam pulau besar dan kecil, sehingga rentan terhadap gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Persoalan mendasar yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mereformasi diri terhadap sejumlah persoalan yang selama ini menjadi penyebab ketidakadilan dalam masyarakat, semisal kemerebakan korupsi baik di pusat maupun daerah. Kemunculan gerakan makar atau separatis sebetulnya mempertanyakan sejauh mana pemerintah membenahi diri untuk benar-benar mengabdi pada masyarakat dan bangsa. Mungkin benar tesis Robert Cribb (1999) yang menyebutkan salah satu penyebab kemunculan gerakan makar adalah karena ingin kembali mendapatkan hak-hak kewarganegaraan. Pemerintah pusat dan daerah secara semena-mena berbuat ketidakadilan, seperti membiarkan kemerebakan korupsi yang menyebabkan defisit anggaran pembangunan daerah dan masyarakat. Boleh jadi, tuntutan makar dan separatisme sebenarnya ingin mempertanyakan keberlimpahan kekayaan alam namun masyarakat seperti tak sedikit pun menikmati. Indonesia memiliki kekayaan hasil tambang, minyak bumi, kekayaan laut, kemakmuran bumi, dan sebagainya, tapi secara terang benderang kita masih melihat kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan segala wujud ketidakadilan lain. Tak hanya di Papua tapi secara umum bisa kita temui di belahan lain bumi Nusantara ini. (10) —Ismatillah A Nu’ad, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta Sorce

Dialog Papua: 'rakyat Indonesia cinta damai'

Octovianus Mote, fellow di Yale University, Amerika Serikat, telah berbicara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di berbagai negara tentang apa yang terjadi di Papua. Mantan kepala biro Kompas di Papua ini berada di Australia untuk melakukan dialog. Lily Yulianty Farid berbicara dengannya untuk bertanya mengenai apa prospek perdamaian di Papua.

Octovianus Mote dalam wawancara dengan Lily Yulianty Farid. (Credit: ABC) 

 Bagi yang ingin Memdengarkan Wawancara tersebut silakan klik disini :

                    Audio: Wawancara Lily Yulianty Farid dengan Octovianus Mote

“Yang saya lakukan dengan perjalanan ini, misalnya, mencari dukungan dari berbagai pihak di luar negeri untuk memberikan suatu penguatan kepada presiden [Susilo Bambang Yudhoyono] bahwa dialog itu amat penting, dan ini kepentingannya bukan untuk rakyat Papua saja, tapi untuk menunjukkan bangsa kita adalah negara yang demokratis, karena Indonesia juga terkenal di Asia Tenggara dalam perannya mediasi dalam masalah konflik, seperti di Bangsa Moro, Malaysia, Thailand. Jadi saya kira alasan-alasan ini yang saya sampaikan bahwa kepada saya keliling di sini, kemudian di Canberra, di Sydney, untuk mencari dukungan, bahwa it is alright, tidak takut berdialog.”

Mengenai target dialog ini, dia mengatakan banyak negara yang sudah mendukung proses dialog, dan mengkritik pemerintah Australia yang dianggapnya tidak mengakui fakta.“Target kami minimal adalah mendapatkan dukungan dari berbagai negara di dunia yang menekan pemerintah Indonesia bahwa masalah Papua tidak akan bisa dibiarkan, dan akan berlarut, tapi perlu dialog. Contoh, misalnya, saat ini pemerintah Amerika Serikat itu soal dialog merupakan suatu keputusan Departemen Luar Negeri. Oleh karena itu siapa pun yang akan menjadi menlu berikut, tetap akan mensuarakan itu. Uni Eropa sudah menyuarakan itu. Negara-negara Pasifik Selatan menyuarakan itu, kecuali Australia yang tidak mau mengakui fakta di belahan bumi lain. Jadi kami rally untuk mencari dukungan dari masyarakat, membangun awareness, lalu mengharapkan mereka memaksa pemerintahnya untuk menekan Jakarta supaya di dalam tahun ini paling tidak agenda papua bisa menjadi salah satu agenda internasional. Jadi, minimal target kami kalau belum bisa dialog, bagaimana dia bisa menjadi perhatian dunia.”

Selain itu, menurut Octovianus Mote, proses dialog harus dimulai dengan strategis, di mana kedua belah pihak tidak memulai dengan keinginan politik, tapi berfokus kepada penciptaan kedamaian di Papua.

“Aspirasi rakyat papua yang menuntut merdeka sebagai the end, satu-satunya jalan, bisa juga oleh orang yang mempromosikan dialog banrangkali: ‘Ini kenapa kalian dialog kok menuntut merdeka lagi?’ Dialog yang kami perjuangkan adalah kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Papua, dua-duanya tidak bicara tentang keputusan politiknya. Orang Papua tidak bicara merdeka, Indonesia juga tidak bicara NKRI, tapi dua-duanya sepakat untuk bciara bagaimana kita bisa menciptakan Papua sebagai tanah damai…Jadi, dialog harus dilihat bukan bicara merdeka atau tidak merdeka. Tapi dialog yang kami minta adalah menyelesaikan masalah yang terutama adalah menciptakan Papua sebagai tanah damai, di mana rakyat bangun pagi, ke kebun, tahu pasti dia bisa pulang, tidak takut dibunuh, karena itu adalah fakta. Dan saya lihat itu ketika saya bertugas sebagai kepala biro Kompas.”

Ketika ditanya apa yang ingin dia garis bawahi soal prospek kedamaian di Papua Barat, dia menyatakan yakin bahwa dialog untuk kedamaian akan bisa terjadi. 

“Saya melihat, tetap, akan ada proses menuju perdamaian. Ketika saya wartawan, saya melihat rakyat Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, bahwa ada elit politik di Jakarta dan militer serta polisi yang serakah akan kekuasaan. Tetapi kalau rakyat itu bangkit dan menekan pemerintahnya, suatu saat dialog akan dilakukan. Yang kedua, dari sisi internasional, masalah Papua tidak akan begitu saja berlalu…jadi saya yakin akan ada dialog.”

Sumber Berita : 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/dialog-papua-rakyat-indonesia-cinta-damai/1042626

Danny Kagoya ajak aktivis OPM kumpul di camp Victoria

Lanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Papua Nugini

PORT MORESBY (WIN): Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Nugini, mengajak agar para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan merdeka dari Indonesia. Laporan terbaru Radio ABC Australia yang dikutip Whatindonews.com pada Kamis (11/7/13) menyebutkan Kogoya yang menyusup  ke Papua Nugini 2012 sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Nugini dan Papua Barat.
Dia mengajak agar semua tokoh gerakan OPM berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia. "Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia, Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan," katanya.
Kogoya yang telah diamputasi saat ditahan tahun lalu oleh polisi telah bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan. Dia menyusup ke Papua Nugini setelah diancam akan ditangkap kembali, kendati sudah dibebaskan. “Yang kedua kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar dari Indonesia,” kata Kogoya.
Kogoya juga mengklaim telah memerintahkan pasukan 7.000 orang pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.
Sementara Jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane dalam laporannya menyebut pasukan Kogoya yang berada di kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.
Sementara itu pada Juni 2013, Papua Nugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Nugini.
Sedangkan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill mengatakan perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.  "Kami berpendapat kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu," katanya. (win7)

Sumber : http://whatindonews.com/id/post/5756

Kepolisian Papua cegah kerusuhan susulan di Nabire

Kepolisian Papua cegah kerusuhan susulan di Nabire

Terbit 15 July 2013, 17:26

Situasi diluar gelanggang olah raga kota lama Nabire, Paska keributan suporter saat final kejuaraan tinju amatir bupati cup, Minggu (14/7/2013). 18 orang meninggal dunia dan 34 orang dilarikan ke rumah sakit umum daerah kabupaten nabire. Hingga Senin (15/7/2013) 2 orang masih kritis. | istimewa

17 orang tewas dan puluhan lainnya cidera akibat bentrokan antar suporter pertandingan tinju piala Bupati di Nabire, Papua. Bentrokan bermula pada minggu tengah malam (14/7) dari protes para pendukung petinju yang kalah saat penyerahan piala kepada petinju pemenang. Mereka menyerang pendukung lainnya dengan melempar kursi dan berakhir dengan baku hantam. Ratusan penonton yang ketakutan berebut lari menuju pintu keluar sehingga sebagian besar jatuh dan teriinjak.

 Juru Bicara Kepolian Papua, I Gede Sumerta kepada Radio Australia memastikan 11 diantara korban tewas adalah perempuan dan 6 laki laki termasuk seorang anak di bawah umur.   “Korban luka di rumah sakit totalnya 38 orang, 24 orang masih di rawat di rumah sakit,” kata Gede. Untuk mencegah kerusuhan lanjutan, Kepala Kepolisian Papua telah menemui pejabat di Nabire dan para ketua adat.

 Kepolisian mengusulkan ketua adat dan pejabat segera memakamkan jenazah korban. “Biasanya mereka suka mengarak jenazah dan nanti itu bisa memicu kerusuhan lagi,” ujar Gede. Gede melanjutkan Kapolda juga meminta agar Pemerintah setempat menyumbangkan dana sebesar 15 sampai 20 juta Rupiah per korban kepada keluarga.

“Ini memang bukan bentrok antar suku tapi untuk meredam saja,” katanya. Menurut Gede, Kepolisian kini telah memeriksa 6 orang yang diduga mengetahui dan pemicu peristiwa bentrokan. Ke 6 orang itu terdiri dari panitia pelaksana, penjaga karcis dan pendukung dua petinju.                                                                                                                                          “Kami juga kemungkinan akan meminta keterangan Bupati yang diduga mengizinkan penonton masuk tanpa membayar karcis sehingga penonton melebihi kapasitas,” jelasnya. Adapun kapasitas tempat pertandingan tinju di lokasi diperkirakan hanya mampu menampung sekitar seribu penonton, sementara jumlah penonton melebihi jumlah tersebut. Peristiwa penonton korban tewas dalam pertandingan olahraga di Indonesia kali ini menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada setahun lalu, 3 penonton tewas dikeroyok usai pertandingan laga dua klub Persja dan Persib di Jakarta.

Sumber :  www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-07-15/kepolisian-papua-cegah-kerusuhan-susulan-di-nabire/1161562

Pertanyaan :

Persoalanya mengapa diberikan ijin untuk membuat perlombaan tinju tersebu?, dan mengapapa bupati tidak memberikan penjagaan yang ketat malah di beri kebebaskan penoton untuk masuk menonton dengan tidak melihat kemampuan kapasitas tempat berlangsungnya perlombaan tersebut, dan mengapa terjadi seperti begitu berarti bapak bupati sendiri yang ingin warganya korban.

Merakalah dalang provokator untuk menghancurkan papua.....................................!!!

Kontroversi Pembukaan Kantor OPM di Oxford, Inggris

Aktivis: internasional perlu bicarakan pelanggaran HAM di Papua

Diperbaharui 7 May 2013, 13:10 AEST

Aktivis Free West Papua di Australia, Ronny Kareni, mempertanyakan sikap negara-negara di dunia yang mendukung penuh kedaulatan Republik Indonesia atas Papua Barat.

Dengarkan pernyataan Kemenlu mengenai pembukaan kantor kampanye OPM di Oxford, Inggris (Credit: ABC) 

Audio: Dengarkan aktifis Bebaskan Papua Barat Ronny Kareni nyatakan dukungannya atas pembukaan kantor OPM di Inggris

Berita: Kontroversi pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris

 Dalam wawancaranya dengan Radio Australia, aktivis tersebut juga menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia di provinsi-provinsi di Papua.
"Mengapa mereka tidak terus bicara soal [pelanggaran] HAM yang terjadi di Papua. Ada riset dari universitas Sydney pada tahun 2010 yang menemukan, 500.000 orang Papua hilang atau meninggal secara misterius. Orang pribumi Papua akan menjadi minoritas di Papua sendiri," katanya.
Mengenai pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris, aktivis Papua yang kini tinggal di Australia tersebut mengatakan pembukaan kantor itu didukung oleh anggota masyarakat internasional.
"Kantor itu tidak hanya didukung oleh OPM saja tapi juga masyarakat internasional dan dalam negeri di Papua."
Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia, Michael Tene, walaupun mengakui masih perlu adanya perbaikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, membantah pernyataan Ronny Kareni mengenai adanya kematian mencurigakan dalam jumlah besar di Papua.
"Ada macam-macam isu yang beredar. Itu kan semua hal-hal yang tidak ada pembuktiannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya."
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tidak menutup-nutupi kegiatan apapun yang dilakukan di Papua Barat.
"Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jurnalis-jurnalis lokal di Papua dan Indonesia punya kebebasan memberitakan kejadian apapun yang terjadi di Papua, meskipun jurnalis asing perlu izin untuk masuk kesana.

"Semua kejadian di Papua diberitakan secara nasional dan tidak ada pembatasan pemberitaan."
Ronny Kareni mengatakan gerakan separatis muncul karena pelanggaran HAM yang dianggapnya terus menerus terjadi di Papua dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
"Kenapa ada political prisoner [tawanan politik] yang terus ditangkap di dalam negeri…lalu ada penambahan militer serta berita-berita penembakan di Sorong, Puncak Jaya.
"Jika ini sudah terjadi maka sudah tidak ada kepercayaan dari orang Papua kepada pemerintah Indonesia."